MAKASSAR, HARIANEWS.COM – Wali Kota Makassar Moh Ramdhan ‘Danny’ Pomanto menjadi responden pendataan awal Regsosek (Registrasi Sosial Ekonomi) Tahun 2022 yang dijalankan oleh BPS (Badan Pusat Statistik) di kediamannya, Jalan Amirullah, Jumat (28/10/2022).
Pendataan ini dipimpin langsung oleh Kepala BPS Makassar Syahrir Wahab. Tujuannya, untuk melakukan integrasi program menuju satu data Indonesia.
Danny nampak menjawab sejumlah pertanyaan yang diajukan dalam pengisian kuesioner, seperti pertanyaan mengenai data sosial – ekonomi, demografi, pendidikan hingga kesehatan.
Baca Juga : Proyek Strategis di Era Danny, Bagaimana Nasib CCTV Lorong Wisata di Tangan Appi?
Syahrir Wahab mengatakan dengan disiplin dalam pendataan tentu akan sangat membantu kerja BPS untuk menata dan mengelompokkan pendataan warga.
“Jadi Regsosek ini tujuannya untuk mendata masyarakat. Harus ada data tunggal terkait identitas dirinya, kondisi sosial, ekonomi dan tingkat kesejahteraannya. Ini sebagai awal agar pemerintah dapat menjalankan program kerjanya secara maksimal,” terang Kepala BPS Makassar.
Regsosek 2022 mulai dijalankan sejak 15 Oktober dan akan berakhir pada 14 November nanti. Semua penduduk Indonesia wajib untuk didata sebagai upaya peningkatan kualitas layanan pemerintah seperti pendidikan, bantuan sosial, kesehatan hingga administrasi kependudukan.
Baca Juga : Pastikan Keberlanjutan PAUD Negeri Era Danny, Munafri Soroti Legalitas Lahan
Wali Kota Makassar mendukung pendataan awal Regsosek Tahun 2022, ia menyampaikan agar seluruh warga Makassar ikut menyukseskan kegiatan ini.
“Pendataan ini diikuti seluruh penduduk Indonesia tanpa terkecuali. Ini sangat penting sebagai data rujukan untuk integrasi program perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi, serta peningkatan pelayanan publik,” kata Danny.
Ia berharap melalui Regsosek ini akan dihasilkan data terpadu kondisi sosial dan ekonomi keluarga, serta data pemeringkatan dan profil keluarga sasaran perlindungan sosial.
Baca Juga : Munafri Rem Proyek Solar Panel, Fokus Pembangunan
“Ke depan ketika ada program pemerintah, tinggal melihat data BPS saja pengelompokan masyarakat sesuai tingkat kesejahteraan hidupnya,” pungkasnya. (**)
Baca berita lainnya Harian.news di Google News
