Bupati Gowa Dorong Inklusi Keuangan Digital untuk UMKM dan Masyarakat
HARIAN.NEWS, GOWA – Bupati Gowa, Sitti Husniah Talenrang, menegaskan komitmennya dalam mempercepat akses keuangan inklusif melalui digitalisasi layanan keuangan.
Hal ini disampaikannya seusai menghadiri Rapat Pleno Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Sulawesi Selatan di Makassar, Senin (17/3).
Menurut Husniah Talenrang, kemudahan akses keuangan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) merupakan langkah strategis untuk memperkuat ekonomi daerah.
Digitalisasi layanan keuangan, termasuk pemanfaatan QRIS, dinilai mampu memberikan solusi pembayaran yang lebih aman, efisien, dan menjangkau lebih banyak masyarakat.
“UMKM adalah pilar utama ekonomi daerah. Dengan akses keuangan yang lebih baik, mereka dapat berkembang lebih cepat. Oleh karena itu, digitalisasi layanan keuangan harus diperluas agar setiap pelaku usaha, sekecil apa pun, bisa masuk ke dalam ekosistem ekonomi digital,” ungkapnya.
Upaya percepatan akses keuangan ini sejalan dengan program Gowa Sejahtera yang menjadi fokus utama Bupati Gowa dalam 100 hari pertamanya menjabat.
Program ini menargetkan peningkatan kesejahteraan masyarakat, khususnya dalam pengentasan kemiskinan ekstrem di Kabupaten Gowa.
Selain itu, Talenrang juga menyoroti pentingnya peran pemerintah daerah dalam merancang kebijakan yang mendukung keuangan inklusif.
Pemerintah Kabupaten Gowa, katanya, terus berupaya menciptakan regulasi yang memastikan akses keuangan dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat.
“Kami ingin memastikan bahwa kebijakan yang kami buat benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Keuangan inklusif harus menjadi bagian dari strategi pembangunan daerah yang berkelanjutan,” tegasnya.
Dalam rapat pleno tersebut, Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman, juga menekankan bahwa percepatan akses keuangan tidak hanya berkaitan dengan pemasukan daerah, tetapi juga efisiensi dalam pengelolaan anggaran.
“Jika kita tidak dapat meningkatkan pemasukan, maka efisiensi pengeluaran menjadi kunci. Belanja daerah harus dilakukan dengan bijak dan diarahkan untuk memberikan manfaat langsung bagi masyarakat,” ujar Gubernur.
Rapat Pleno TPAKD Sulsel ini dihadiri oleh berbagai pihak, termasuk perwakilan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), instansi vertikal, BUMN, serta seluruh kepala daerah dari kabupaten/kota di Sulawesi Selatan.***
Baca berita lainnya Harian.news di Google News
Penulis : YUSRIZAL KAMARUDDIN