Logo Harian.news

DPR Akhirnya Setujui Pengesahan RUU Perampasan Aset 

Editor : Redaksi II Kamis, 19 November 2026 13:21
Ketua DPR RI Puan Maharani. Foto Sekretariat Jenderal DPR RI
Ketua DPR RI Puan Maharani. Foto Sekretariat Jenderal DPR RI

Baca Juga : Anggota DPR RI Meity Rahmatia Kunker ke Lapas Parepare

Baca Juga : Ketua DPR RI Puan Ungkap Alasan Pencopotan Listyo Sigit sebagai Kapolri

 

HARIAN.NEWS, JAKARTA – Rapat Paripurna Ke-13 DPR RI Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026-2027 menyetujui pengesahan Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya.

Baca Juga : Anggota DPR RI Meity Rahmatia Kunker ke Lapas Parepare

Baca Juga : Ketua DPR RI Puan Ungkap Alasan Pencopotan Listyo Sigit sebagai Kapolri

 

Persetujuan diambil dalam rapat yang dipimpin Ketua DPR RI Puan Maharani di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis (19/11/2026) setelah Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menyampaikan laporan penyusunan RUU.

Baca Juga : Anggota DPR RI Meity Rahmatia Kunker ke Lapas Parepare

Baca Juga : Ketua DPR RI Puan Ungkap Alasan Pencopotan Listyo Sigit sebagai Kapolri

 

Baca Juga : Pemerintah dan DPR Sepakat 2027 Biaya Haji Rp98,46 Juta

“Saya akan menanyakan kepada setiap fraksi apakah RUU tentang Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya dapat disetujui dan disahkan menjadi Undang-Undang?” kata Puan disusul ketukan palu persetujuan.

Baca Juga : Anggota DPR RI Meity Rahmatia Kunker ke Lapas Parepare

Baca Juga : Ketua DPR RI Puan Ungkap Alasan Pencopotan Listyo Sigit sebagai Kapolri

 

RUU itu disahkan setelah 18 tahun bergulir di DPR. Adapun, pembicaraan tingkat I RUU Perampasan Aset rampung pada Rabu (18/11/2026).

Baca Juga : Anggota DPR RI Meity Rahmatia Kunker ke Lapas Parepare

Baca Juga : Ketua DPR RI Puan Ungkap Alasan Pencopotan Listyo Sigit sebagai Kapolri

 

Dalam rapat kerja bersama pemerintah itu, Komisi III DPR RI menyetujui RUU tersebut diteruskan ke rapat paripurna untuk mendapatkan persetujuan terakhir.

Baca Juga : Anggota DPR RI Meity Rahmatia Kunker ke Lapas Parepare

Baca Juga : Ketua DPR RI Puan Ungkap Alasan Pencopotan Listyo Sigit sebagai Kapolri

 

Baca Juga : Gelombang OTT Kepala Daerah, Isu Biaya Politik Dinilai Bisa Hidupkan Lagi Polemik Pilkada Tak Langsung

Dijelaskan Habiburokhman, panitia kerja (panja) telah membahas 397 daftar inventarisasi masalah (DIM), terdiri atas 160 DIM tetap, 135 DIM redaksional, 40 DIM substansi, 44 DIM dihapus, dan 18 DIM substansi baru.

Baca Juga : Anggota DPR RI Meity Rahmatia Kunker ke Lapas Parepare

Baca Juga : Ketua DPR RI Puan Ungkap Alasan Pencopotan Listyo Sigit sebagai Kapolri

 

Dalam pembahasannya, Komisi III DPR RI tercatat telah menggelar 87 kali rapat dengar pendapat (RDP) maupun rapat dengar pendapat umum (RDPU) untuk menyerap aspirasi masyarakat, pakar, hingga organisasi. Rapat-rapat itu digelar sejak September 2025.

Baca Juga : Anggota DPR RI Meity Rahmatia Kunker ke Lapas Parepare

Baca Juga : Ketua DPR RI Puan Ungkap Alasan Pencopotan Listyo Sigit sebagai Kapolri

 

Menurut Habiburokhman, setidaknya ada sepuluh pokok pembahasan yang bergulir dalam pembahasan RUU Perampasan Aset. Poin-poin penting dalam pokok pembahasan dalam RUU itu di antaranya akan mengatur terkait tindak pidana penipuan atau penggelapan yang menggunakan sarana teknologi informasi dan berdampak pada masyarakat banyak.

Baca Juga : Anggota DPR RI Meity Rahmatia Kunker ke Lapas Parepare

Baca Juga : Ketua DPR RI Puan Ungkap Alasan Pencopotan Listyo Sigit sebagai Kapolri

 

“Seperti investasi bodong, perdagangan saham bodong yang jumlah korbannya sangat banyak dan menanti keadilan,” kata dia.

Baca Juga : Anggota DPR RI Meity Rahmatia Kunker ke Lapas Parepare

Baca Juga : Ketua DPR RI Puan Ungkap Alasan Pencopotan Listyo Sigit sebagai Kapolri

 

Selain itu, dia menyampaikan bahwa RUU itu juga menegaskan tetap berlakunya ancaman pidana pada pelaku tindak pidana korupsi dan tindak pidana lainnya, termasuk ancaman pidana mati sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Baca Juga : Anggota DPR RI Meity Rahmatia Kunker ke Lapas Parepare

Baca Juga : Ketua DPR RI Puan Ungkap Alasan Pencopotan Listyo Sigit sebagai Kapolri

 

RUU itu, lanjut Habiburokhman, mengatur tugas dan kewenangan pengelolaan aset terkait tindak pidana yang dilakukan oleh badan yang berkompeten dalam melakukan pengelolaan aset secara profesional dan akuntabel, mulai dari penyimpanan, pengamanan, pemeliharaan, pemanfaatan, penjualan, hingga pengembalian atau pelepasannya.

Baca berita lainnya Harian.news di Google News

Redaksi Harian.news menerima naskah laporan citizen (citizen report). Silahkan kirim ke email: redaksi@harian.news

Follow Social Media Kami

KomentarAnda