HARIAN.NEWS, MAKASSAR – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Makassar, mendukung penuh rotasi besar-besaran yang dilakukan Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin.
Sebagai langkah awal, Eks Ceo PSM itu, melakukan perombakan besar pada 7 Kepala struktur Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Pemerintah Kota Makassar.
Perombakan struktur di lingkup Pemerintah Kota Makassar dinilai sebagai langkah penting untuk memastikan program prioritas wali kota berjalan maksimal.
Baca Juga : Ketua DPRD Makassar Dukung Mutasi ASN oleh Appi-Aliyah
Ketua DPRD Makassar, Supratman, menegaskan bahwa rotasi pejabat bukan sekadar pergantian posisi, tetapi penyegaran untuk meningkatkan efektivitas pemerintahan.
“Kami berharap visi-misi Wali Kota Munafri Arifuddin dan Wakil Wali Kota Aliyah Mustika Ilham bisa segera terealisasi. Dalam 100 hari kerja, ada program prioritas yang harus dijalankan, seperti iuran sampah gratis dan seragam gratis untuk siswa,” kata Supratman.
Menurutnya, penyegaran di tubuh birokrasi sangat diperlukan agar pemerintahan berjalan lebih cepat dan efektif. Salah satu perhatian utama adalah penyempurnaan struktur di tingkat SKPD hingga kelurahan.
Baca Juga : Lepas Jenazah Ruslan Mahmud di Gedung DPRD, Suara Ketua DPRD Bergetar
“Sering kali ada lurah, tapi tidak ada sekertarisnya, atau ASN di kelurahan kurang. Padahal, dana kelurahan hanya bisa dikelola dengan struktur yang lengkap. Kalau ini tidak segera ditata, pelaksanaan program pemerintah akan terganggu,” tegasnya.
Supratman juga menekankan pentingnya percepatan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), yang harus disahkan dalam enam bulan pertama masa jabatan wali kota.
Sekretaris Komisi D DPRD Makassar, Fahrizal Arrahman Husain, juga menegaskan bahwa rotasi pejabat adalah hak prerogatif Wali Kota dan Wakil Wali Kota.
Baca Juga : Melayat ke Rumah Duka, Ketua DPRD Makassar Sampaikan Belasungkawa Wafatnya Ruslan Mahmud
“Kalau itu memang diperlukan untuk melancarkan program-programnya, tentu kami mendukung. Namun, DPRD tetap akan mengawasi dan mengevaluasi kinerja pejabat yang baru,” ujarnya.
Fahrizal menegaskan bahwa tidak boleh ada kesan bahwa OPD hanya diisi oleh orang dekat wali kota atau wakilnya. Yang terpenting adalah bagaimana pejabat yang dipilih benar-benar mampu merealisasikan janji-janji politik kepada masyarakat.
“tapi kita di DPRD Kota Makassar tetap mengevaluasi semua. Seluruh Kadis ataupun OPD nanti yang akan berganti dan semuanya akan sama seperti sebelumnya bahwa tidak ada OPD yang dikhususkan ataupun OPD yang (diisi) misalnya dari orangnya Walikota atau Wakil Walikota,”
Baca Juga : Soroti Sejumlah Layanan Kesehatan, Dewan Makassar Desak Penyelesaian RS Ujung Pandang Baru
Dengan dukungan penuh dari DPRD, rotasi besar-besaran di lingkup Pemkot Makassar dipastikan akan berjalan lancar.
Penulis: Nursinta
Baca berita lainnya Harian.news di Google News
