HARIAN.NEWS, JAKARTA – Penguatan ketahanan pangan nasional tidak hanya bergantung pada ketersediaan dan keterjangkauan bahan pangan. Keamanan, mutu, serta pemenuhan standar kesehatan juga menjadi faktor penting untuk memastikan masyarakat memperoleh pangan yang layak dikonsumsi.
Hal tersebut menjadi salah satu fokus Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dalam mendukung agenda pembangunan nasional di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Baca Juga : Taruna Ikrar Kepala BPOM Ajak IAI Bangun Kemandirian Farmasi, dari Riset hingga Industri Obat Nasional
Di bawah kepemimpinan Kepala BPOM RI, Prof. dr. Taruna Ikrar, M.Biomed., Ph.D., lembaga tersebut terus memperkuat pengawasan pangan melalui penguatan regulasi, pemeriksaan sarana produksi dan distribusi, pengujian laboratorium, hingga pembinaan pelaku usaha.
Upaya tersebut menjadi bagian dari kontribusi BPOM dalam mendukung ketahanan pangan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta penguatan daya saing industri pangan nasional.
“Ketahanan pangan nasional tidak cukup diukur dari ketersediaan dan keterjangkauan pangan. Kita juga harus memastikan pangan yang dikonsumsi masyarakat aman, bermutu, dan memenuhi standar kesehatan,” kata Taruna Ikrar setelah mengikuti rapat kabinet terbatas bersama Presiden Prabowo di Kompleks Istana, Rabu (21/10/2026).
Menurut Taruna, BPOM menjalankan mandat pengawasan melalui pendekatan berbasis sains, penguatan regulasi, dan perlindungan masyarakat untuk mendukung agenda pemerintah.
Pengawasan Pangan Lampaui Target
Salah satu capaian BPOM pada 2025 terlihat dari persentase pangan olahan dan pangan industri rumah tangga (PIRT) yang aman dan bermutu, yakni mencapai 86,64 persen.
Baca Juga : Kepala BPOM Taruna Ikrar Bawa Gagasan Neuroleadership ke Kampus Universitas Mataram
Angka tersebut melampaui target kinerja tahunan sebesar 77 persen. Capaian ini mencerminkan upaya pengawasan yang dilakukan melalui pemeriksaan sarana produksi dan distribusi, pengambilan sampel, pengujian laboratorium, serta tindak lanjut terhadap produk yang tidak memenuhi ketentuan.
BPOM juga melakukan pengawasan terhadap pangan tanpa izin edar, produk kedaluwarsa, produk rusak, dan berbagai bentuk pelanggaran lain yang berpotensi membahayakan konsumen.
Dalam pelaksanaannya, pendekatan berbasis risiko digunakan untuk menentukan prioritas pengawasan sekaligus memastikan tindak lanjut dilakukan sesuai tingkat risiko dan ketentuan yang berlaku.
Baca Juga : Dari Kratom hingga Sel Punca, Taruna Ikrar Perluas Peran BPOM dalam Transformasi Kesehatan
“Setiap pengawasan harus berorientasi pada perlindungan masyarakat. Pemeriksaan sarana, pengujian sampel, dan tindak lanjut terhadap pelanggaran merupakan bagian dari tanggung jawab negara untuk memastikan pangan yang beredar memenuhi persyaratan keamanan dan mutu,” ujar Taruna.
Perkuat Sinergi dalam Program Makan Bergizi Gratis
Selain pengawasan pangan yang beredar di masyarakat, BPOM juga berkontribusi dalam mendukung pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), salah satu program prioritas pemerintahan Presiden Prabowo.
Perluasan akses masyarakat terhadap makanan bergizi perlu diiringi dengan penerapan prinsip keamanan pangan. Dengan demikian, manfaat program dapat dirasakan secara optimal dengan risiko kesehatan yang terkendali.
BPOM menjalankan perannya sesuai tugas dan kewenangan melalui pengawasan, penguatan kapasitas, serta koordinasi dengan kementerian, lembaga, dan instansi terkait.
Sinergi lintas sektor diperlukan untuk mendukung penerapan standar keamanan pangan dalam rantai penyediaan hingga distribusi makanan.
“Program Makan Bergizi Gratis merupakan investasi penting bagi kualitas sumber daya manusia Indonesia. Pemenuhan gizi harus berjalan seiring dengan jaminan keamanan pangan,” kata Taruna.
Ia menegaskan, koordinasi antarlembaga dan penerapan standar keamanan pangan perlu terus diperkuat agar program tersebut memberikan manfaat optimal bagi masyarakat.
750 UMK Pangan Olahan Dapat Pendampingan
Di sisi lain, BPOM juga mendorong peningkatan kualitas produk pangan lokal melalui pembinaan usaha mikro dan kecil (UMK).
Sepanjang 2025, sebanyak 750 UMK pangan olahan memperoleh pendampingan melalui program penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB).
Pendampingan tersebut bertujuan membantu pelaku usaha memperbaiki proses produksi, memenuhi standar keamanan dan mutu, serta melengkapi persyaratan perizinan.
Dengan tingkat kepatuhan yang semakin baik, UMK diharapkan mampu meningkatkan kepercayaan konsumen sekaligus memperluas akses pasar.
Pendekatan ini menunjukkan bahwa pengawasan dapat berjalan beriringan dengan pemberdayaan. Pelanggaran tetap harus ditindak sesuai ketentuan, sementara pelaku usaha yang berkomitmen meningkatkan kualitas produknya perlu memperoleh pendampingan yang memadai.
“Kita ingin UMK pangan Indonesia tumbuh dengan standar keamanan dan mutu yang semakin baik. Produk lokal harus mampu membangun kepercayaan konsumen melalui kualitas, kepatuhan terhadap regulasi, dan proses produksi yang bertanggung jawab,” tutur Taruna.
Menurutnya, peningkatan kualitas produk menjadi salah satu fondasi untuk memperkuat daya saing industri pangan nasional.
Adaptasi terhadap Perkembangan Perdagangan Digital
Tantangan pengawasan pangan juga terus berkembang seiring perubahan pola konsumsi masyarakat, pertumbuhan perdagangan digital, dan semakin beragamnya produk yang beredar di pasar.
Kondisi tersebut menuntut sistem pengawasan yang adaptif, didukung penguatan ilmu pengetahuan, kapasitas laboratorium, serta kolaborasi dengan pemerintah daerah dan berbagai pemangku kepentingan.
Dalam kerangka Asta Cita, BPOM berkontribusi melalui pengawasan keamanan dan mutu pangan, peningkatan kepatuhan pelaku usaha, serta dukungan terhadap pertumbuhan industri pangan yang bertanggung jawab.
Upaya memperkuat ketahanan pangan nasional pun membutuhkan kerja bersama berbagai pihak, mulai dari kementerian dan lembaga, pemerintah daerah, petani, nelayan, hingga pelaku usaha.
BPOM mengambil bagian dengan memastikan aspek keamanan dan mutu pangan tetap menjadi perhatian dalam pelaksanaan agenda pembangunan.
“Pada akhirnya, pembangunan pangan harus memberikan manfaat nyata bagi rakyat. Pangan harus tersedia, terjangkau, dan aman dikonsumsi. BPOM akan terus memperkuat pengawasan dan membangun kolaborasi sesuai kewenangan kami untuk mendukung ketahanan pangan nasional sekaligus melindungi kesehatan masyarakat,” tegas Taruna.
Penguatan pengawasan pangan menjadi bagian penting dari upaya menjaga kesehatan masyarakat sekaligus membangun kepercayaan konsumen terhadap produk yang beredar.
Keberhasilan pembangunan pangan bukan hanya ditentukan oleh jumlah produk yang dihasilkan dan didistribusikan, tetapi juga oleh kemampuan negara memastikan pangan tersebut aman dikonsumsi masyarakat.
(HSN)
Baca berita lainnya Harian.news di Google News
