HARIAN.NEWS, JAKARTA – Anggota Komisi IV DPR RI, Saadiah Uluputty, menekankan bahwa kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan pemerintah tidak boleh mengorbankan kesejahteraan rakyat.
Hal ini disampaikannya dalam Rapat Kerja Komisi IV DPR RI bersama Menteri Pertanian, Menteri Kelautan dan Perikanan, serta Menteri Kehutanan, yang juga dihadiri Kepala Badan Karantina Indonesia dan Kepala Badan Pangan Nasional, Senin (17/2/2025).
Dalam pertemuan yang membahas rekonstruksi anggaran kementerian dan lembaga untuk tahun 2025, Komisi IV menyetujui sejumlah pemangkasan anggaran di berbagai sektor.
Baca Juga : Fraksi PKB DPR RI Terima Kunjungan Edukatif dari SMP Islam Athirah Makassar
Saadiah menegaskan bahwa efisiensi ini tidak boleh menghambat program-program prioritas yang berdampak langsung pada petani, nelayan, dan masyarakat yang menggantungkan hidupnya pada sektor pertanian, kehutanan, serta kelautan.
“Efisiensi anggaran tidak boleh hanya sebatas pemangkasan angka semata, tetapi juga harus diiringi dengan strategi yang memastikan efektivitas pelaksanaan program tetap optimal,” tegas politisi PKS tersebut.
Saadiah menyoroti pentingnya perhitungan ulang dalam menentukan anggaran program strategis yang berkontribusi bagi ketahanan pangan nasional dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Baca Juga : Tayangan TV yang Lukai Hati, Komisi I DPR RI dari PKB Angkat Suara
Ia berharap pemerintah tetap memberikan dukungan penuh terhadap program yang mendukung swasembada pangan serta keberlanjutan sektor pertanian dan kelautan.
Sebagai wakil rakyat dari Maluku, Saadiah juga menekankan bahwa daerah kepulauan sangat bergantung pada kebijakan pemerintah dalam mendukung sektor perikanan dan pertanian.
“Saya berharap efisiensi ini tidak hanya dilakukan di atas kertas, tetapi juga dipastikan agar masyarakat tidak terdampak secara negatif,” harapnya.
Baca Juga : Ngopi Bareng Jurnalis, Deng Ical Kupas Isu Panas di DPR
Komisi IV DPR RI berkomitmen untuk terus mengawal implementasi anggaran agar tidak ada kebijakan yang merugikan rakyat. Rapat ini ditutup dengan kesepakatan antara DPR dan pemerintah untuk menjaga keseimbangan antara kebutuhan fiskal dan kepentingan publik.
Saadiah Uluputty menegaskan bahwa perjuangan untuk memastikan kebijakan yang adil dan berpihak kepada rakyat akan terus dilanjutkan demi kesejahteraan bersama.
Penulis: Nursinta
Baca Juga : BPOM Pastikan Perlindungan Kesehatan Lewat Dana Alokasi Khusus Nonfisik
Baca berita lainnya Harian.news di Google News
