HARIAN.NEWS, JAKARTA – Anggota Komisi IV DPR RI, Saadiah Uluputty, menekankan bahwa kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan pemerintah tidak boleh mengorbankan kesejahteraan rakyat.
Hal ini disampaikannya dalam Rapat Kerja Komisi IV DPR RI bersama Menteri Pertanian, Menteri Kelautan dan Perikanan, serta Menteri Kehutanan, yang juga dihadiri Kepala Badan Karantina Indonesia dan Kepala Badan Pangan Nasional, Senin (17/2/2025).
Baca Juga : DPR Pertanyakan Integritas Penegakan Hukum di Karo, Imbas Dugaan Fasilitas Mobil
Dalam pertemuan yang membahas rekonstruksi anggaran kementerian dan lembaga untuk tahun 2025, Komisi IV menyetujui sejumlah pemangkasan anggaran di berbagai sektor.
Saadiah menegaskan bahwa efisiensi ini tidak boleh menghambat program-program prioritas yang berdampak langsung pada petani, nelayan, dan masyarakat yang menggantungkan hidupnya pada sektor pertanian, kehutanan, serta kelautan.
“Efisiensi anggaran tidak boleh hanya sebatas pemangkasan angka semata, tetapi juga harus diiringi dengan strategi yang memastikan efektivitas pelaksanaan program tetap optimal,” tegas politisi PKS tersebut.
Baca Juga : Pemerintah Sesuaikan Jadwal Makan Bergizi Gratis Jadi 5 Hari Seminggu
Saadiah menyoroti pentingnya perhitungan ulang dalam menentukan anggaran program strategis yang berkontribusi bagi ketahanan pangan nasional dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Ia berharap pemerintah tetap memberikan dukungan penuh terhadap program yang mendukung swasembada pangan serta keberlanjutan sektor pertanian dan kelautan.
Sebagai wakil rakyat dari Maluku, Saadiah juga menekankan bahwa daerah kepulauan sangat bergantung pada kebijakan pemerintah dalam mendukung sektor perikanan dan pertanian.
Baca Juga : Prabowo Tegaskan Lanjutkan Makan Bergizi Gratis: Dana dari Efisiensi!
“Saya berharap efisiensi ini tidak hanya dilakukan di atas kertas, tetapi juga dipastikan agar masyarakat tidak terdampak secara negatif,” harapnya.
Komisi IV DPR RI berkomitmen untuk terus mengawal implementasi anggaran agar tidak ada kebijakan yang merugikan rakyat. Rapat ini ditutup dengan kesepakatan antara DPR dan pemerintah untuk menjaga keseimbangan antara kebutuhan fiskal dan kepentingan publik.
Saadiah Uluputty menegaskan bahwa perjuangan untuk memastikan kebijakan yang adil dan berpihak kepada rakyat akan terus dilanjutkan demi kesejahteraan bersama.
Baca Juga : Andi Amran Sulaiman Targetkan Kontrak Cetak Sawah 101 Ribu Hektare Tuntas dalam Sebulan
Penulis: Nursinta
Baca berita lainnya Harian.news di Google News
