HARIAN.NEWS – Upaya efisiensi atau penghematan anggaran di pemerintahan Presiden Prabowo menjadi sorotan banyak pihak di tanah air.
Presiden Prabowo Subianto dengan tegas telah menginstruksikan lebaga kementerian, badan dan pemerintah daerah untuk mengurangi atau memangkas anggaran belanja.
Anggaran belanja yang dipangkas menurut Presiden Prabowo adalah hal-hal yang dinilai bersifat seremonial, studi banding, kajian, seminar dan beberapa lainnya.
Baca Juga : Pulihkan Pertanian Sumatera Pascabencana, Kementan Siapkan Rp1,49 Triliun dan Usul Tambahan Rp5,1 Triliun
Dalam Intruksi Presiden Nomor 1/2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan APBN dan APBD 2025. Presiden Prabowo meminta agar para Bupati, Wali Kota hingga Gubernur dapat membatasi belanja honorarium.
Di beberapa kesempatan, presiden kerap berharap agar kiranya pihak pemerintah daerah (Pemda) dapat mengurangi anggaran perjalanan dinas hingga 50 persen.
Di tengah kondisi APBN dan APBN yang banyak dinilai tidak optimal, instruksi presiden terkait agar dilakukannya efisiensi angaran tidak terhindarkan. Warisan utang dari pemerintahan sebelumnya dan kondisi perekonomian yang ‘tidak baik-baik saja’ menyebabkan ruang gerak pemerintahan Presiden Parabowo cenderung tidak bebas.
Baca Juga : Saat Prabowo Curhat Tak Punya Tongkat Nabi Musa
Kewajiban Presiden Prabowo untuk memenuhi janji-janji politik saat kampanye, membuat kebutuhan anggaran untuk membiayai program-program pembangunan prioritas menjadi penting.
Baca berita lainnya Harian.news di Google News
