PALU, HARIAN.NEWS – Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) menyayangkan adanya pesan berantai di media sosial yang mengaitkan Badan Intelejen Negara Daerah (BINDA) dengan pembukaan Musyawarah Nasional (Munas) ke-11 KAHMI di Palu.
“Selama rapat koordinasi dan pertemuan dengan pimpinan daerah, BIN tidak pernah terlibat,” kata Ketua Panitia Daerah Munas KAHMI Tavip di Palu, Sabtu (26/11) malam.
Baca Juga : Mentan Amran dan KAHMI Bahas Strategi Pertanian Bernilai Tinggi untuk Kesejahteraan Petani
Pernyataan itu disampaikannya terkait munculnya pesan berantai dengan judul “Jokowi Gagal Membuka Munas KAHMI, Kenapa?”.
Menurut dia, opini itu cenderung menyudukan lembaga negara yang tidak pernah terlibat langsung dalam memberikan saran dan masukan.
“Sangat disayangkan adanya opini itu, dengan latar belakang penulis yang belum bisa dipertanggung jawabkan secara akademis,” katanya menegaskan.
Baca Juga : Aklamasi, Pendiri RMOL Teguh Santosa Kembali Pimpin JMSI
Sementara itu, Ketua Majelis Wilayah (MW) KAHMI Sulawesi Tengah Andi Mulhanan Tombolotutu mengatakan tulisan itu terlalu berlebihan dengan sumber yang belum dapat dipertanggung jawabkan.
“BINDA hadir dalam rapat resmi atau rapat koordinasi dimana yang terkonfirmasi resmi hadir adalah wakil presiden,” jelasnya.
Dia menegaskan tidak pernah ada pertemuan dengan BINDA Sulteng, bahkan memberikan masukan jika Presiden Jokowi kalah pamor dengan Anies Baswedan, jika mereka menghadiri Munas di Palu.
Baca Juga : KM Bulukumba Siap Gelar Munas di Jakarta: Satukan Visi dan Perkuat Silaturahmi Warga Rantau
Hal itu juga dibenarkan Tim Ahli Gubernur Sulteng Ridha Saleh jika BINDA aktif berkoordinasi terkait agenda kunjungan presiden atau pun wakil presiden, termasuk agenda tambahan agenda pemerintah daerah yang berpotensi agenda kunjungan lain di Sulteng.
Baca berita lainnya Harian.news di Google News
