Megawati: Berhenti Utak-Atik Pemilu Langsung, Indonesia Bukan Milik Seseorang!
HARIAN.NEWS,JAKARTA – Presiden ke-5 RI sekaligus Ketua Umum DPP PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, melontarkan kritik tajam terhadap wacana pemilihan tidak langsung yang kembali mencuat di ruang publik. Putri Proklamator Soekarno itu menegaskan bahwa Indonesia adalah milik seluruh rakyat, bukan perorangan atau kelompok tertentu.
Peringatan keras itu disampaikan Megawati saat memberikan orasi ilmiah dalam pengukuhan Prof. Dr. Arief Hidayat sebagai Profesor Emeritus Bidang Hukum Tata Negara di Universitas Borobudur, Jakarta, Sabtu (2/5/2026).
“Lama-lama saya tidak tahan juga. Ini (Indonesia) bukan milik seseorang. Republik Indonesia ini milik kita semua. Bagaimana sih?” tegas Megawati di hadapan para guru besar dan tokoh hukum.
Sistem Langsung adalah Mandat Reformasi
Megawati dengan lantang membela sistem pemilihan presiden secara langsung. Menurutnya, sistem ini merupakan mandat reformasi yang memberikan legitimasi kuat kepada pemimpin. Ia pun menyentil pihak yang menggunakan dalih “biaya tinggi” sebagai alasan untuk mengubah sistem demokrasi.
“Hanya karena katanya sekarang biayanya banyak (mahal). Loh, kenapa tahun 1955 bisa? Keadaannya tenang-tenang saja. Kalau sekarang dibilang biaya besar, itu aneh bagi saya,” ujarnya.
Ia menegaskan, presiden yang dipilih langsung rakyat tidak boleh membuka ruang kompromi terhadap pelanggaran konstitusi, apalagi jika itu menurunkan kedaulatan politik dan ekonomi bangsa.
Khawatirkan Penyeragaman Lembaga Negara
Sorotan lain datang dari kekhawatiran Megawati terhadap gejala “penyeragaman” di lembaga legislatif (DPR) dan yudikatif. Ia mengkritik budaya “asal bapak senang” dan mentalitas “siap komandan” yang mulai merambah ranah sipil dan hukum.
Megawati pun menceritakan pengalamannya di masa lalu, di mana aparat kerap beralasan “suruhan komandan” saat bertindak di luar koridor hukum.
“Apa saya dipikir tidak tahu? Saya tahu kalau orang selalu mengelak begitu. Makanya saya bilang ke pengawal saya: ‘Awas ya kalau kamu bilang ini suruhan komandan. No! Siap karena kamu tahu atau tidak?'” ungkapnya.
Dia mewanti-wanti agar hukum dan lembaga negara tak menjadi “kering” dan kehilangan keberpihakan. Megawati memuji Prof. Arief Hidayat yang berani mengeluarkan *Dissenting Opinion* di Mahkamah Konstitusi sebagai bentuk integritas intelektual.
“Jangan biarkan hukum kehilangan keberpihakannya. Getarkan suara hati nurani untuk mengawal kebenaran dan keadilan,” pungkasnya. ***
Baca berita lainnya Harian.news di Google News
Penulis : ANDI AWAL TJOHENG