Logo Harian.news

Megawati: Berhenti Utak-Atik Pemilu Langsung, Indonesia Bukan Milik Seseorang!

Editor : Andi Awal Tjoheng Minggu, 03 Mei 2026 16:35
Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri memberikan orasi ilmiah di Universitas Borobudur, Jakarta, Sabtu (2/5/2026). Ia menegaskan Indonesia milik rakyat, bukan perorangan. (Foto: Dok. PDIP)
Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri memberikan orasi ilmiah di Universitas Borobudur, Jakarta, Sabtu (2/5/2026). Ia menegaskan Indonesia milik rakyat, bukan perorangan. (Foto: Dok. PDIP)
APERSI

HARIAN.NEWS,JAKARTA – Presiden ke-5 RI sekaligus Ketua Umum DPP PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, melontarkan kritik tajam terhadap wacana pemilihan tidak langsung yang kembali mencuat di ruang publik. Putri Proklamator Soekarno itu menegaskan bahwa Indonesia adalah milik seluruh rakyat, bukan perorangan atau kelompok tertentu.

Peringatan keras itu disampaikan Megawati saat memberikan orasi ilmiah dalam pengukuhan Prof. Dr. Arief Hidayat sebagai Profesor Emeritus Bidang Hukum Tata Negara di Universitas Borobudur, Jakarta, Sabtu (2/5/2026).

Baca Juga : Megawati Soekarnoputri Ulang Tahun ke 79

“Lama-lama saya tidak tahan juga. Ini (Indonesia) bukan milik seseorang. Republik Indonesia ini milik kita semua. Bagaimana sih?” tegas Megawati di hadapan para guru besar dan tokoh hukum.

Sistem Langsung adalah Mandat Reformasi

Megawati dengan lantang membela sistem pemilihan presiden secara langsung. Menurutnya, sistem ini merupakan mandat reformasi yang memberikan legitimasi kuat kepada pemimpin. Ia pun menyentil pihak yang menggunakan dalih “biaya tinggi” sebagai alasan untuk mengubah sistem demokrasi.

Baca Juga : Megawati Soekarnoputri Merangkap Jabatan Sekjen PDIP

“Hanya karena katanya sekarang biayanya banyak (mahal). Loh, kenapa tahun 1955 bisa? Keadaannya tenang-tenang saja. Kalau sekarang dibilang biaya besar, itu aneh bagi saya,” ujarnya.

Ia menegaskan, presiden yang dipilih langsung rakyat tidak boleh membuka ruang kompromi terhadap pelanggaran konstitusi, apalagi jika itu menurunkan kedaulatan politik dan ekonomi bangsa.

Khawatirkan Penyeragaman Lembaga Negara

Baca Juga : Prabowo Bertemu Kembali dengan Megawati

Sorotan lain datang dari kekhawatiran Megawati terhadap gejala “penyeragaman” di lembaga legislatif (DPR) dan yudikatif. Ia mengkritik budaya “asal bapak senang” dan mentalitas “siap komandan” yang mulai merambah ranah sipil dan hukum.

Megawati pun menceritakan pengalamannya di masa lalu, di mana aparat kerap beralasan “suruhan komandan” saat bertindak di luar koridor hukum.

Baca berita lainnya Harian.news di Google News

Redaksi Harian.news menerima naskah laporan citizen (citizen report). Silahkan kirim ke email: [email protected]
Halaman
Penulis : ANDI AWAL TJOHENG

Follow Social Media Kami

KomentarAnda