HARIAN.NEWS, JAKARTA – Pengamat politik Arifki Chaniago menilai menjelang dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran merupakan momentum yang wajar bagi Presiden Prabowo Subianto untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja kabinet, termasuk membuka opsi reshuffle. Menurutnya, evaluasi diperlukan untuk memastikan pemerintahan berjalan semakin efektif dan program-program prioritas Presiden dapat dieksekusi dengan baik.
“Evaluasi bukan tanda pemerintahan gagal, tetapi bagian dari upaya memastikan pemerintahan semakin efektif. Dua tahun sudah cukup untuk melihat siapa yang bekerja, siapa yang berlari, dan siapa yang masih sibuk beradaptasi,” kata Arifki, Selasa (1/9/2026).
Baca Juga : IAS Terima Diskresi Golkar, Pengamat: Ini Momentum Kembalikan Marwah Partai
Direktur Eksekutif Aljabar Strategic Indonesia ini mengatakan berbagai hasil survei dapat menjadi salah satu bahan pertimbangan Presiden dalam mengevaluasi kinerja kabinet dan tingkat kepuasan publik terhadap pemerintahan. Menurutnya, survei memang bukan satu-satunya ukuran, tetapi persepsi publik penting karena pada akhirnya kinerja pemerintah akan dinilai langsung oleh masyarakat.
“Rapor menteri bukan hanya angka survei. Tetapi survei memberi gambaran bagaimana masyarakat melihat kerja pemerintah,” ujarnya.
Menurut Arifki, dinamika politik dan tuntutan publik bergerak sangat cepat sehingga Presiden membutuhkan menteri yang tidak sekadar menjadi representasi atau bargaining partai koalisi, tetapi juga memiliki kompetensi, kemampuan komunikasi, dan kapasitas eksekusi.
Baca Juga : Prabowo Ingin Masukan Bahasa Prancis ke Kurikulum Sekolah, Kepala Bakom: Ini Kan Semakin Global
“Menteri hari ini tidak cukup hanya pintar di belakang meja. Menteri harus mampu menjelaskan kepada rakyat apa yang dikerjakan pemerintah dan apa manfaatnya,” katanya.
Ia menegaskan, kinerja menteri memiliki konsekuensi politik langsung terhadap Presiden. Ketika seorang menteri berhasil menjalankan program, keberhasilan tersebut akan memperkuat citra pemerintahan Prabowo. Sebaliknya, kegagalan menteri juga dapat menjadi beban politik bagi Presiden.
“Poin menteri masuk ke Prabowo, tetapi beban menteri juga kembali ke Prabowo. Karena itu, Presiden membutuhkan figur yang memahami visi, prioritas, dan ritme pemerintahannya,” ujar Arifki.
Baca Juga : Prabowo Komitmen Hentikan Kebocoran Kekayaan Negara, Rakyat Harus Sejahtera
Arifki menilai program-program Prabowo sudah memiliki arah yang cukup jelas. Tantangannya adalah memastikan seluruh jajaran kabinet mampu menerjemahkan arah tersebut secara konsisten menjadi kebijakan dan hasil yang dirasakan masyarakat.
“Programnya bisa bagus, tetapi kalau eksekutornya tidak mampu menerjemahkan, program itu akan kehilangan tenaga,” katanya.
Menurutnya, reshuffle dapat menjadi momentum untuk memperkuat kabinet sekaligus memastikan seluruh menteri memiliki kecepatan dan pemahaman yang sama terhadap agenda pemerintahan.
Baca Juga : Belajar Sejarah Biar Tak Kena Hukuman Zaman
“Kalau setelah dua tahun masih ada yang belum memahami arah Presiden, pertanyaannya sederhana: kita terus memberi waktu untuk belajar atau mencari pemain yang sejak awal sudah siap bermain?” ujar Arifki.
Arifki menambahkan, reshuffle sebaiknya tidak semata-mata dipandang sebagai bongkar-pasang jabatan atau manuver politik. Presiden perlu memilih menteri berdasarkan kombinasi kinerja, kompetensi, integritas, kemampuan komunikasi, serta penerimaan publik. “Reshuffle jangan hanya bongkar-pasang kursi. Reshuffle harus menjadi upgrade kabinet,” tegasnya.
Memasuki tahun ketiga pemerintahan, Arifki menilai Presiden membutuhkan kabinet yang semakin cepat bekerja, solid, dan mampu mendapatkan kepercayaan publik.
“Tahun pertama membangun tim, tahun kedua melihat siapa yang benar-benar bekerja, dan tahun ketiga harus menghasilkan. Presiden tidak sekadar membutuhkan orang untuk mengisi kursi, tetapi pemain yang mampu membantu memenangkan pertandingan,” pungkas Arifki melalui rilisnya.
(HSN)
Baca berita lainnya Harian.news di Google News
