Menteri PANRB dan Mendikbudristek Kolaborasi Bangun Reformasi Birokrasi

JAKARTA, HARIANEWS.COM – Reformasi birokrasi (RB) tematik merupakan salah satu strategi yang dilakukan untuk mempercepat dampak dan hasil capaian reformasi birokrasi. RB tematik berfokus dalam penyelesaian berbagai permasalahan tata kelola yang terkait dengan program prioritas pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden K.H Ma’ruf Amin. Lebih luas lagi, dampaknya bisa memperbaiki tata kelola pendidikan di Indonesia.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas mengajak para aparatur sipil negara (ASN) bergandengan tangan dalam menyukseskan fokus program reformasi birokrasi tematik.

“Arahan Presiden Jokowi, reformasi birokrasi bukan sekadar tumpukan kertas, tapi harus berdampak dan dirasakan masyarakat. Maka reformasi birokrasi tematik kita dorong bersama,” ujar Menteri PANRB Abdullah Azwar Anas dalam rapat bersama Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nadiem Makarim di Kantor Kementerian PANRB, Jakarta, Kamis (13/10).

Baca Juga : Instruksi Presiden, Danny Pomanto Tekankan ASN Pemkot Makassar Tak Bergaya Hidup Hedonis

Azwar Anas mengatakan terdapat tiga fokus dalam reformasi birokrasi tematik. Pertama, reformasi birokrasi untuk pengentasan kemiskinan, kedua RB Investasi dan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif, dan yang ketiga Administrasi Pemerintahan.

Kesuksesan RB tematik tentu tidak lepas dari peran ASN sebagai motor penggerak birokrasi. Karenanya, ASN harus menghayati dan dirinya mengajak ASN dalam menyongsong birokrasi Indonesia yang berkelas dunia.

“Sesuai dengan arahan Presiden Jokowi, seluruh elemen pemerintah diminta untuk segera berkolaborasi untuk menyelesaikan permasalahan dengan berbagai dimensinya,”ujarnya.

Pada kesempatan tersebut juga, Menteri Azwar Anas mendorong kesiapan para ASN, khususnya tenaga pendidikan untuk melakukan transformasi sebagaimana mandat Presiden Joko Widodo tentang reformasi birokrasi. Ada empat poin yang perlu diperhatikan untuk melaksanakan arahan presiden tersebut.

“Yakni yang pertama transformasi berbasis kinerja. Pemerintah mendorong transformasi dari segi organisasi, kepegawaian, maupun sistem kerja dalam penyelenggaraan birokrasi di Indonesia. Kedepan perlu transformasi kinerja. Supaya kedepan fungsinya hebat,”ujarnya

Kedua, birokrasi itu harus berdampak. Kedepan ASN harus menjunjung tinggi birokrasi yang baik sehingga berdampak pada pelayanan publik yang prima.

Lalu yang ketiga yakni birokrasi kolaboratif. Menteri Anas mengatakan pemerintahan kolaboratif nantinya bisa mewujudkan pemahaman lebih baik untuk memecahkan masalah kompleks yang melibatkan banyak pemangku kepentingan. Kinerja yang tidak ego sektoral memungkinkan kerja organisasi lebih efisien dalam menciptakan kinerja berbasis _outcome_.

Yang terakhir birokrasi yang melayani. Pembangunan kualitas layanan tak luput dari peran para pimpinan. Mantan Bupati Banyuwangi tersebut mencontohkan, semasa menjabat sebagai bupati, ia mendorong jajarannya untuk memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat, diantaranya melayani dengan senyum, dan bertindak cepat dalam menangani keperluan masyarakat yang datang.

“Pelayanan itu sederhana saja, termasuk dari senyum. Dan orang kalau datang ditanya dulu, itu bagian dari pelayanan supaya mereka senang,” imbuhnya.

Usai mendengar penjelasan dari Menteri Anas, Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Makarim mengapresiasi dan berbangga diri karena kerja sama yang dilakukan kedua kementerian. Baginya, kerja sama dua instansi ini demi kemajuan sumber daya manusia (SDM) Indonesia.

Ada sejumlah hal krusial yang disampaikan Menteri Nadiem di hadapan Menteri Anas beserta jajaran. Diantaranya adalah rencana perubahan tunjangan kepada guru dari Dana Alokasi Umum (DAU). Saat ini dana tersebut ditransfer ke pemda setempat kemudian didistribusikan ke guru. Namun Menteri Nadiem ingin mempersingkat alur birokrasi tersebut, sehingga pemerintah pusat langsung mentransfer ke rekening guru.

Hal lain yang disampaikan adalah perihal meningkatkan profesionalisme dosen, termasuk dosen dari Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Menteri Nadiem berharap, guru maupun dosen PPPK bisa menjadi solusi menciptakan _flexible and performance work force_ dalam ASN.

Menurutnya Kementerian PANRB dan Kemendikburistek bisa melakukan tranformasi SDM bersama, sehingga mewujudkan visi Presiden Joko Widodo dengan cepat. “Potensi kolaborasi antara dua kementerian ini menurut kami adalah kemitraan yang punya potensi revolusioner terhadap SDM,” pungkas Menteri Nadiem.

Baca berita lainnya Harian.news di Google News