HARIAN.NEWS, MAKASSAR – Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, mengisyaratkan bakal membuka lelang jabatan untuk posisi Sekretaris Daerah (Sekda) definitif.
Saat ini, jabatan Sekda masih diisi oleh Irwan Adnan sebagai Pelaksana Tugas (Plt), namun Munafri menegaskan bahwa pergantian ke pejabat definitif adalah langkah yang tak bisa ditunda.
Mengingat, masa jabatan Pj Sekda hanya berlaku tiga bulan setelah terbit Keputusan yang dikeluarkan Gubernur Sulawesi Selatan pada 20 Januari 2025 lalu.
Baca Juga : Benahi Sikap Aparat, Munafri Minta Petugas Dishub Jadi Pelayan Publik, Bukan Preman Jalanan
Lelang Jabatan Sekda Pernah Dilakukan di Era Danny Pomanto
Sebelumnya, di era Wali Kota Danny Pomanto, seleksi terbuka untuk jabatan Sekda Makassar telah dilakukan melalui asesmen dan penulisan makalah, hingga test wawancara di Juni 2024. Dari hasil lelang jabatan tersebut, Firman Pagarra, yang saat itu menjabat sebagai Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), terpilih sebagai Sekda definitif.
Namun, kini Munafri menegaskan bahwa pemilihan Sekda tidak hanya soal keahlian administratif, tetapi juga soal kecocokan dalam mendukung visi dan misi pemerintahan ke depan.
Baca Juga : Wali Kota Makassar Ajak PT SMI Bangun Stadion dan Dorong Infrastruktur Strategis Kota
“Tergantung kita yang mau pakai kita yang harus cocok,”
Munafri menegaskan pemilihan jabatan tidak akan dilakukan berdasarkan kedekatan pribadi, melainkan melalui proses assessment dan evaluasi kinerja yang ketat.
“Saya sangat berharap posisi-posisi vital di Kota Makassar ini tidak ditentukan karena kedekatan, tetapi melalui mekanisme yang objektif,” ujarnya.
Baca Juga : Pemkot Makassar Bagikan Tunjangan Khusus untuk Guru dan Tenaga Kesehatan di Pulau
Ia memastikan akan dilakukan sesuai prosedur dan tetap berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri (Mendagri).
“Ada beberapa hal yang harus kita lakukan, tetapi tetap mengikuti aturan yang berlaku,” tambahnya.
Selain pergantian Sekda, Munafri juga memberi sinyal akan melakukan mutasi besar-besaran di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar. Langkah ini diambil untuk memastikan efektivitas birokrasi serta mempercepat realisasi program prioritas.
Baca Juga : Wali Kota Munafri Ajak Masyarakat Hidup Lebih Bersih dan Jaga Lingkungan
“Kalau begini kondisinya, ya kita harus kasih orang yang bisa bekerja sama supaya ini bisa kuat di bawah,” tegas Munafri.
Saat ini, sejumlah jabatan eselon II masih kosong. Bahkan, beberapa pejabat terpaksa merangkap dua jabatan, seperti Firman Pagarra yang saat ini juga menjabat sebagai Plt. Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH), serta Nielma Palamba yang merangkap sebagai Kepala Dinas Pendidikan dan Kepala Dinas Ketenagakerjaan.
“Kita ingin memastikan semua posisi strategis diisi oleh orang-orang yang bisa bekerja secara maksimal untuk masyarakat Makassar,” tutup Munafri.
Penulis: Nursinta
Baca berita lainnya Harian.news di Google News
