Pemerintah Gagas THR Cepat Cair untuk Lancarkan Mudik Lebaran

HARIAN.NEWS, JAKARTA – Pemerintah Indonesia tengah menggodok rencana pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) lebih awal menjelang Idulfitri 2025.
Langkah ini diharapkan dapat membantu masyarakat merencanakan perjalanan mudik secara lebih matang dan mengurangi lonjakan arus kendaraan selama musim libur Lebaran.
Pembahasan terkait kebijakan tersebut digelar dalam pertemuan antara Menteri Perhubungan, Dudy Purwagandhi, dan Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli, pada Jumat (24/1/2025) di Kantor Kementerian Ketenagakerjaan.
Fokus utama diskusi adalah memastikan transportasi mudik berlangsung aman, nyaman, dan efisien.
“Kami melihat fenomena kepadatan arus mudik yang terus berulang setiap tahun. Dengan pembayaran THR yang lebih awal, masyarakat diharapkan memiliki fleksibilitas dalam memilih waktu perjalanan, sehingga beban puncak mudik dapat berkurang,” ujar Dudy pada Sabtu, 25 Januari 2025.
Idulfitri yang diperkirakan jatuh pada 31 Maret hingga 1 April 2025 berdekatan dengan Hari Raya Nyepi pada 29 Maret. Kombinasi ini berpotensi menciptakan libur panjang yang memicu lonjakan aktivitas perjalanan masyarakat.
Strategi Pengurangan Kemacetan dan Lonjakan Pemudik
Menghadapi tantangan ini, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) telah menyiapkan sejumlah langkah untuk mengelola arus mudik, termasuk:
Buffer Zone: Penyediaan zona penyangga di Pelabuhan Merak-Bakauheni guna meminimalisir antrian panjang.
Stabilisasi Tarif Pesawat: Optimalisasi terminal dan dukungan pada maskapai bertarif rendah untuk menjaga harga tiket tetap terjangkau.
Direct Train Services: Penyediaan layanan kereta langsung untuk mempercepat waktu tempuh perjalanan.
Digitalisasi Tiket: Penggunaan teknologi untuk memudahkan masyarakat memesan tiket moda transportasi.
Perluasan Program Mudik Gratis: Meningkatkan cakupan program ini demi mengurangi penggunaan kendaraan pribadi. Menurut Dudy, pihaknya juga akan menggencarkan koordinasi lintas sektor untuk memastikan keselamatan penumpang selama masa mudik.
Usulan Work From Anywhere (WFA)
Untuk mengurangi beban infrastruktur saat puncak mudik, Kemenhub bersama Kementerian Agama mengusulkan kebijakan Work From Anywhere (WFA) pada 24-27 Maret 2025.
Dengan memanfaatkan teknologi, kebijakan ini memungkinkan masyarakat bekerja dari lokasi yang berbeda, termasuk di kampung halaman, sehingga puncak arus mudik tidak terpusat pada akhir pekan sebelum Idulfitri.
“Kebijakan ini potensial diterapkan di sektor tertentu, seperti birokrasi dan pendidikan. Namun, perlu kajian lebih lanjut untuk industri lainnya,” jelas Dudy.
Tingkat Kepuasan Masyarakat Tinggi, Pemudik Diprediksi Meningkat
Berdasarkan survei Pusat Studi Transportasi dan Logistik (Pustral) Universitas Gadjah Mada, tingkat kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan transportasi selama libur Natal dan Tahun Baru 2024/2025 mencapai 86 persen. Hal ini menjadi landasan optimisme pemerintah dalam menghadapi musim mudik mendatang.
Namun, Dudy memperingatkan bahwa jumlah pemudik pada Lebaran 2025 diperkirakan jauh lebih tinggi dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.
Oleh karena itu, survei dan evaluasi terhadap sektor industri yang mendukung WFA akan segera dilakukan untuk mendukung kelancaran mudik.
Dengan berbagai upaya ini, pemerintah berharap dapat menciptakan arus mudik yang lebih terorganisir dan meminimalisir kendala yang selama ini menjadi langganan di setiap musim libur Lebaran. ***
Baca berita lainnya Harian.news di Google News