HARIAN.NEWS – Meskipun RUU TNI mendapat banyak penolakan dari sejumlah masyarakat dan mahasiswa, namun demikian pemerintah dan DPR tetep bersikukuh untuk menyetujuinya menjadi Undang-Undang.
Pengesahan RUU TNI di tengah kondisi negara yang sedang mengalami permasalahan anggaran, memunculkan sejumlah pertanyaan publik, beberapa di antaranya melihat adanya tindakan pemerintah yang dinilai tergesa-gesa dalam mengambil keputusan.
Baca Juga : Jusuf Kalla Ingatkan Dampak Pemangkasan Anggaran di Tengah Krisis Global
Ada beberapa kontroversi karena adanya beberapa poin yang dinilai sebagai hal yang dianggap dapat meresahkan masyarakat sipil, yakni terkait kedudukan TNI, batas usia pensiun, dan keterlibatan prajurit TNI dalam pemerintahan.
Upaya pemerintah RI saat ini untuk mengembalikan TNI ke ranah sipil memunculkan banyaknya kritikan dari masyarakat, khususnya para mahasiswa.
Salah satu dampak yang ditimbulkan akibat dari disahkannya RUU TNI tersebut, yakni masyarakat sipil dapat memiliki karir yang lebih kecil buntut dari pemerintahan yang mulai dimasuki prajurit TNI yang memiliki hak istimewa.
Baca Juga : Jusuf Kalla Angkat Suara soal Pertamina Pride dan Gamsunori yang Tertahan di Selat Hormuz
Baca berita lainnya Harian.news di Google News
