Polisi Diminta Usut Kecurangan Minyakita, DPR: Ini Penipuan, Cabut Izin Produsen Nakal!
HARIAN.NEWS, JAKARTA– Dugaan kecurangan dalam kemasan Minyakita yang tidak sesuai takaran mencuat ke publik setelah Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengungkap temuannya.
Menanggapi hal ini, Anggota Komisi VI DPR RI, Nasim Khan, mendesak aparat kepolisian segera turun tangan mengusut kasus tersebut.
Ia menegaskan bahwa pengurangan isi kemasan ini tergolong sebagai penipuan dan pelanggaran serius.
“Ini bukan sekadar pelanggaran biasa, ini penipuan yang merugikan masyarakat. Minyakita dibuat untuk membantu rakyat mendapatkan minyak goreng dengan harga terjangkau, tapi justru dimanfaatkan untuk keuntungan sepihak,” kata Nasim, Senin (10/3/2024).
Ia meminta pemerintah dan kepolisian tidak tinggal diam dan segera menindak tegas pelaku kecurangan. Jika terbukti ada produsen yang bermain curang, ia mendorong pencabutan izin usaha agar menjadi efek jera.
“Jangan ragu cabut izin usaha produsen yang nakal. Ini bisa jadi terapi kejut agar tidak ada lagi yang berani menyelewengkan kebijakan yang sejatinya untuk rakyat,” tegasnya.
Menurut Nasim, pemerintah juga harus memastikan proses hukum berjalan transparan dan sesuai aturan agar masyarakat mendapatkan keadilan.
Selain itu, evaluasi pengawasan distribusi dan kualitas Minyakita harus diperketat guna mencegah kejadian serupa terulang.
Ia juga mempertanyakan bagaimana sistem pengawasan selama ini bisa kecolongan sehingga kecurangan semacam ini terjadi.
“Kalau ada pengawasan yang benar dan ketat, kasus seperti ini bisa dicegah sejak awal. Jadi, siapa yang akan bertanggung jawab sekarang?” kritiknya.
Tak hanya terkait takaran, ia juga menyoroti harga Minyakita yang masih dijual di atas Harga Eceran Tertinggi (HET). Kondisi ini semakin membebani masyarakat, terlebih jika ditambah dengan isi yang tidak sesuai.
“Harga Minyakita saja belum turun sesuai HET, kini malah isinya kurang dari yang seharusnya. Ini jelas merugikan rakyat, jangan sampai dibiarkan berlarut-larut,” ujarnya.
Sebagai langkah antisipasi ke depan, ia meminta pemerintah memperketat pengawasan jalur distribusi agar harga tetap stabil dan potensi penyimpangan bisa ditekan. Jika tidak segera ditangani dengan serius, ia khawatir kepercayaan publik terhadap kebijakan pangan pemerintah bisa semakin menurun.
“Minyakita ini solusi bagi masyarakat kelas menengah ke bawah. Kalau terus dipermainkan seperti ini, masyarakat bisa kehilangan kepercayaan terhadap kebijakan pemerintah,” pungkasnya.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari aparat kepolisian terkait langkah penyelidikan lebih lanjut atas kasus ini. ***
Baca berita lainnya Harian.news di Google News