Program MBG 2026: Daerah 3T Dapat Jatah Makan 6 Hari, Ini Alasannya
HARIAN.NEWS, JAKARTA – Pemerintah resmi mengumumkan penyesuaian kebijakan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang mulai berlaku pada 2026.
Tidak seperti sebelumnya, durasi pemberian bantuan gizi kini dibedakan berdasarkan kondisi spesifik setiap wilayah.
Badan Gizi Nasional (BGN) menetapkan bahwa sebagian besar wilayah di Indonesia akan menerima MBG selama lima hari sekolah dalam sepekan.
Namun, ada perlakuan khusus bagi daerah terdepan, terluar, tertinggal (3T) serta wilayah dengan prevalensi stunting tinggi yang tetap mendapatkan program ini selama enam hari, Senin hingga Sabtu.
Lantas, mengapa ada perbedaan durasi pemberian?
Intervensi Lebih Intensif untuk Daerah Prioritas
Kepala BGN Dadan Hindayana menjelaskan bahwa kebijakan ini bukan tanpa alasan. Perbedaan durasi didasarkan pada pemetaan kebutuhan gizi yang berbeda-beda di setiap daerah.
“Pemberian MBG untuk daerah 3T dan risiko stunting tinggi dilakukan selama enam hari sekolah atau Senin sampai Sabtu. Ini merupakan langkah strategis memastikan anak-anak menerima gizi yang cukup setiap hari,” ujar Dadan dalam keterangannya, Senin (30/3/2026).
Wilayah Indonesia bagian timur, sebagian Sumatera, dan Papua masuk dalam kategori prioritas.
Daerah-daerah ini masih bergulat dengan angka stunting yang relatif tinggi berdasarkan data Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2024 dari Kementerian Kesehatan.
Standardisasi dengan Pendekatan Berbasis Data
Sebelumnya, pelaksanaan MBG mengikuti variasi hari sekolah di tiap daerah yang berkisar antara lima hingga enam hari.
Namun, kebijakan baru ini menghadirkan standardisasi untuk sebagian besar wilayah, sekaligus memberikan perlakuan istimewa bagi daerah prioritas.
Proses penetapan wilayah penerima perlakuan khusus pun tidak main-main. BGN berkolaborasi dengan dinas pendidikan dan dinas kesehatan daerah untuk memastikan akurasi data.
Pendataan komprehensif mencakup jumlah sekolah, jumlah siswa, hingga tingkat prevalensi stunting di masing-masing wilayah.
“Integritas data sangat penting karena program ini menyangkut kesehatan dan masa depan generasi muda. Kami tidak ingin ada anak yang tertinggal dari pemenuhan gizi,” tegas Dadan.
Fokus pada Efektivitas, Bukan Sekadar Pemerataan
Kebijakan ini menandai pergeseran paradigma dalam pelaksanaan program gizi nasional. BGN tidak hanya berfokus pada pemerataan bantuan, tetapi lebih menekankan pada efektivitas intervensi gizi.
Dengan pemberian makanan bergizi yang lebih intensif di daerah rawan, diharapkan kebutuhan nutrisi anak dapat terpenuhi secara konsisten. Hal ini dinilai krusial untuk memutus mata rantai stunting yang masih menghantui beberapa wilayah di Indonesia.
Penyesuaian durasi pemberian MBG juga menjadi bagian dari strategi jangka panjang pemerintah dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
Melalui program yang lebih tepat sasaran, diharapkan dampak nyata bagi tumbuh kembang anak dapat segera terlihat dalam beberapa tahun ke depan.
Apakah kebijakan ini akan berhasil menurunkan angka stunting secara signifikan? Waktu yang akan menjawabnya.***
DISCLAIMER: Artikel ini disusun berdasarkan informasi resmi dari Badan Gizi Nasional (BGN) per 30 Maret 2026. Kebijakan dapat mengalami penyesuaian seiring perkembangan implementasi di lapangan.
Baca berita lainnya Harian.news di Google News
Penulis : ANDI AWAL TJOHENG