HARIAN.NEWS, MAKASSAR – Transformasi digital terjadi hampir di semua sektor, baik industri, pemerintahan termasuk di Kota Makassar dan masyarakat sekalipun.
Menghadapi hal ini, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Makassar, Andi Zulkifli Nanda mengatakan, Pemerintah Kota (Pemkot) dan Anggota DPRD Makassar perlu duduk bersama untuk menghasilkan regulasi terkait transportasi digital.
Baca Juga : Dari Lorong ke Ketahanan Pangan, Urban Farming Terus Diperluas di Makassar
“Nantinya Pemkot dan DPRD Makassar duduk bersama terkait regulasi karena tidak bisa dibiarkan berkembang pesat tanpa aturan yang mengikat,” jelasnya, Jumat (9/8/2024).
Transformasi digital memang dapat membantu dalam efisiensi administrasi dan pengawasan, seperti penggunaan CCTV untuk monitoring pajak di restoran dan kehadiran pegawai pemerintahan. Namun, juga memiliki tantangan, seperti potensi penyebaran hoaks dan masalah privasi data.
“Ini sangat perlu menjadi perhatian, nantinya pihak Pemkot Makassar akan mulai melakukan sosialisasi terkait privasi data pribadi,” terangnya.
Baca Juga : Proyek PSEL di TPA Manggala Digenjot, Gelontorkan 3 Miliar untuk 8 Hektare Lahan
Selain itu, Pemkot Makassar mulai memikirkan fasilitas untuk menjamin keandalan dan keamanan masyarakat saat berdampingan dengan transformasi digital.
“Wali Kota Makassar Mohammad Ramdhan Pomanto bersama jajaran terus mengupayakan agar transformasi ini aman untuk masyarakat Makassar,” ujar Zulkifli.
Saat ini, masyarakat perlu mengetahui empat aspek yang menjadi fokus penting, yakni budaya digital, keterampilan digital, etika digital, dan keamanan digital.
Baca Juga : Appi Targetkan 180 Hari, Makassar Beralih ke Sanitary Landfill
“Ini perlu dipahami oleh masyarakat agar bijak dalam menggunakan teknologi digital, memahami risikonya, dan melaporkan tindakan-tindakan mencurigakan yang terjadi di ruang digital,” tandasnya.
Penulis: Nursinta
Baca berita lainnya Harian.news di Google News
