Wamenhut: Perhutanan Sosial Jawa Harus Berkualitas
Wamenhut Dorong Perhutanan Sosial jadi Penggerak Ekonomi Desa Hutan
HARIAN.NEWS, MADIUN – Kementerian Kehutanan mengubah arah kebijakan perhutanan sosial di Pulau Jawa. Bukan lagi sekadar mengejar luas izin, kini fokus utamanya adalah kualitas pengelolaan agar hutan tetap lestari dan rakyat desa hutan sejahtera.
Wakil Menteri Kehutanan (Wamenhut) Rohmat Marzuki, dalam Rapat Pimpinan Nasional PLMDHI Jawa Madura Banten 2026 di Madiun, Minggu (7/6), mengungkapkan fakta krusial: tutupan hutan di seluruh provinsi di Jawa kini telah berada di bawah 30 persen dari luas daratan.
“Hutan yang tersisa di Jawa sangat penting sebagai penyangga tata air. Terima kasih kepada LMDH yang telah menjaga hutan selama ini,” ujar Rohmat dalam siaran pers.
Hingga Mei 2026, pemerintah telah mengucurkan akses perhutanan sosial seluas 8,34 juta hektare yang dinikmati 1,43 juta kepala keluarga. Namun tantangan terbesarnya adalah meningkatkan pengelolaan melalui agroforestri, penguatan kelembagaan, dan akses pasar.
“Keberhasilan tidak lagi diukur dari bertambahnya luasan izin, tapi bagaimana masyarakat mendapat manfaat ekonomi lebih besar,” tegasnya.
Kementerian Kehutanan pun meluncurkan Program Fasilitasi Agroforestri Pangan dan Energi (FAPE). Program ini memberikan bibit dan pendampingan untuk mengembangkan komoditas terpadu. Rohmat menyebut agroforestri sebagai fondasi masa depan perhutanan sosial.
Yang menarik, Wamenhut menghubungkan program ini dengan astacita Presiden Prabowo Subianto. Hasil agroforestri dari desa hutan berpotensi menjadi pemasok program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan dipasarkan melalui Koperasi Desa Merah Putih.
“Saya membayangkan hasil agroforestri bisa menyuplai dapur MBG. Ini peluang besar,” imbuhnya.
Selain itu, Kementerian Kehutanan bersama Kementerian Pertanian bersinergi mendukung swasembada pangan tanpa membuka kawasan hutan. Optimalisasi lahan perhutanan sosial menjadi solusi.
Terkait polemik Kawasan Hutan Dengan Pengelolaan Khusus (KHDPK), Rohmat memastikan pembahasan intensif dengan Perhutani terus berlangsung. Targetnya adalah kebijakan yang adil dan produktif.
“Kita harus gotong royong. Kolaborasi semua pihak adalah kunci agar hutan lestari dan masyarakat sejahtera,” pungkasnya.***
Baca berita lainnya Harian.news di Google News
Penulis : ANDI AWAL TJOHENG