Anggaran MBG Naik Rp100 T, Siap Cair September 2025

HARIAN.NEWS, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto telah menyetujui penambahan anggaran sebesar Rp100 triliun untuk memperluas cakupan program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Dengan tambahan ini, total anggaran MBG pada 2025 mencapai Rp171 triliun. Tambahan dana tersebut diharapkan dapat mulai dicairkan pada September 2025 untuk mempercepat distribusi makanan bergizi ke lebih banyak penerima manfaat.

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, mengungkapkan bahwa lonjakan jumlah penerima manfaat menjadi alasan utama di balik penambahan anggaran ini.

Pemerintah menargetkan cakupan program MBG bisa menjangkau 82,9 juta penerima manfaat di seluruh Indonesia.

“Jika percepatan ini dilakukan mulai September, maka anggaran tambahan yang dibutuhkan mencapai Rp100 triliun. Berdasarkan penghitungan, untuk periode September hingga Desember 2025, dibutuhkan Rp25 triliun per bulan,” jelas Dadan dalam keterangannya di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (3/3/2025).

Dadan menambahkan, anggaran tambahan tersebut akan digunakan untuk berbagai aspek, termasuk pengadaan bahan baku, biaya operasional, serta pelatihan sumber daya manusia (SDM) yang bertugas dalam pendistribusian makanan.

Pemerintah juga akan mengoptimalkan peran Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) guna memastikan program berjalan lancar.

Yang pasti, anggaran ini akan digunakan untuk pembelian bahan baku, operasional, serta kemitraan dengan SPPG. Semua sudah disiapkan,” ungkapnya.

Kritik Terhadap Skema Program MBG

Di sisi lain, keputusan pemerintah untuk memberikan MBG secara universal menuai kritik dari sejumlah pihak, termasuk Centre of Economics and Law Studies (CELIOS).

Direktur Kebijakan Publik CELIOS, Media Wahyudi Askar, menilai bahwa program ini berpotensi tidak tepat sasaran karena turut menyasar anak-anak dari keluarga mampu.

Menurut hasil studi CELIOS, jika MBG diberikan kepada semua anak di Indonesia tanpa seleksi, maka sekitar Rp50,72 triliun anggaran negara justru akan dinikmati oleh anak-anak dari keluarga berkecukupan.

“Masyarakat kaya dalam studi kami menyatakan mereka tidak membutuhkan MBG. Mereka justru lebih memilih agar anggaran ini disalurkan kepada kelompok yang lebih membutuhkan,” kata Media Wahyudi dalam konferensi pers pada 10 Februari 2025 lalu.

Lebih jauh, ia menyoroti risiko makanan MBG yang tidak dikonsumsi oleh anak-anak dari keluarga kaya.

“Anak-anak dari keluarga mampu kemungkinan besar akan membawa pulang makanan MBG dan memberikannya kepada pembantu mereka. Ini menunjukkan adanya subsidi yang tidak tepat sasaran,” tegasnya.

Sebagai solusi, CELIOS menyarankan agar pemerintah menerapkan skema berbasis target dengan memprioritaskan anak-anak dari keluarga tidak mampu, terutama yang tinggal di daerah terpencil dengan penghasilan kurang dari Rp2 juta per bulan.

Selain itu, MBG sebaiknya difokuskan untuk balita, ibu hamil, dan ibu menyusui yang membutuhkan tambahan gizi.

Jika program ini dijalankan dengan lebih terarah, CELIOS memperkirakan anggaran yang dibutuhkan bisa ditekan hingga Rp117 triliun, jauh lebih rendah dibandingkan anggaran saat ini.

“Dengan menyalurkan MBG secara lebih tepat sasaran, pemerintah bisa menghemat anggaran dan memiliki ruang fiskal yang lebih besar untuk program prioritas lainnya,” pungkas Media Wahyudi.

Pemerintah Diminta Evaluasi Skema MBG

Seiring dengan perdebatan ini, sejumlah ekonom dan pengamat kebijakan publik mendesak pemerintah untuk meninjau ulang skema MBG agar benar-benar menyasar kelompok yang paling membutuhkan.

Mereka menilai bahwa evaluasi program harus dilakukan secara transparan, dengan mempertimbangkan aspek efektivitas dan efisiensi anggaran.

Hingga saat ini, pemerintah belum memberikan tanggapan terkait kritik tersebut. Namun, dengan tambahan anggaran yang telah disetujui, program MBG dipastikan akan tetap menjadi salah satu prioritas utama pemerintahan Presiden Prabowo di tahun 2025. ***

Baca berita lainnya Harian.news di Google News