BADKO HMI Sulsel: Gubernur Gagal Memahami Makna Kritik Rakyat, Tanam Pisang Adalah Simbol Kekecewaan Publik
HARIAN.NEWS, MAKASSAR – Polemik pernyataan Gubernur Sulawesi Selatan terkait aksi penanaman pohon pisang di ruas jalan rusak mendapat sorotan keras dari Badan Koordinasi Himpunan Mahasiswa Islam (BADKO HMI) Sulawesi Selatan. Organisasi tersebut menilai respons Gubernur menunjukkan kegagalan memahami substansi kritik yang disampaikan masyarakat.
Ketua Bidang Pendidikan dan Pendampingan Beasiswa BADKO HMI Sulsel, Abd. Razak Usman, menegaskan bahwa aksi tanam pohon pisang bukanlah tindakan menghambat pembangunan, melainkan simbol perlawanan sipil atas buruknya pelayanan publik, khususnya pada sektor infrastruktur jalan.
“Tanam pohon pisang bukan tindakan vandalisme, bukan pula upaya menghalangi pembangunan. Itu adalah ekspresi kritik ketika masyarakat merasa negara lamban hadir menyelesaikan persoalan yang mereka hadapi setiap hari. Sangat disayangkan jika Gubernur justru gagal menangkap pesan tersebut,” tegas Razak.
Menurutnya, seorang kepala daerah semestinya menjadikan kritik sebagai bahan evaluasi, bukan meresponsnya dengan narasi yang berpotensi menyudutkan masyarakat.
“Jika kritik publik dipandang sebagai kesalahan masyarakat, maka itu menunjukkan rendahnya sensitivitas terhadap aspirasi rakyat. Kritik adalah bagian dari demokrasi, bukan ancaman terhadap kekuasaan,” katanya.
Razak menilai polemik tersebut memperlihatkan persoalan yang lebih mendasar, yakni lemahnya komunikasi publik pemerintah dalam merespons keresahan masyarakat.
“Rakyat tidak sedang berlomba menanam pohon pisang. Rakyat sedang mempertanyakan mengapa jalan yang rusak bertahun-tahun baru menjadi perhatian setelah viral. Simbol protes itu lahir karena masyarakat merasa suaranya tidak cukup didengar melalui mekanisme birokrasi yang normal,” ujarnya.
BADKO HMI Sulsel menegaskan bahwa seorang pemimpin tidak cukup hanya membangun narasi optimisme melalui pidato-pidato seremonial. Kepemimpinan diuji melalui keberanian menerima kritik, kecepatan menyelesaikan persoalan, dan kesediaan mendengar suara masyarakat tanpa rasa tersinggung.
“Jabatan publik tidak memberikan hak untuk meremehkan kritik. Justru semakin tinggi jabatan seseorang, semakin besar pula kewajibannya untuk menunjukkan kedewasaan dalam menerima koreksi dari rakyat,” lanjut Razak.
BADKO HMI Sulsel menyatakan akan terus mengawal pelaksanaan pembangunan di Sulawesi Selatan sebagai bagian dari fungsi kontrol sosial yang dijamin dalam negara demokrasi.
“Kami akan mengawasi setiap agenda pembangunan pemerintah. Kami ingin memastikan bahwa setiap janji benar-benar diwujudkan dalam kerja nyata. Jika pidato dan realisasi pembangunan tidak berjalan seiring, maka kritik publik akan terus menguat. Pemerintah tidak boleh alergi terhadap kritik, karena kritik adalah alarm yang mengingatkan negara agar tidak menjauh dari kepentingan rakyat.”
BADKO HMI Sulsel menegaskan bahwa pembangunan yang berkeadilan tidak hanya diukur dari panjang jalan yang dibangun, tetapi juga dari kesediaan pemerintah menghormati suara masyarakat yang menyampaikan kritik secara damai dan konstitusional.
Organisasi tersebut mengajak Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan menjadikan polemik ini sebagai momentum memperbaiki komunikasi publik sekaligus mempercepat penyelesaian persoalan infrastruktur yang masih dikeluhkan masyarakat di berbagai daerah.***
Baca berita lainnya Harian.news di Google News
Penulis : YUSRIZAL KAMARUDDIN