HARIAN.NEWS, MAKASSAR – Polemik pernyataan Gubernur Sulawesi Selatan terkait aksi penanaman pohon pisang di ruas jalan rusak mendapat sorotan keras dari Badan Koordinasi Himpunan Mahasiswa Islam (BADKO HMI) Sulawesi Selatan. Organisasi tersebut menilai respons Gubernur menunjukkan kegagalan memahami substansi kritik yang disampaikan masyarakat.
Ketua Bidang Pendidikan dan Pendampingan Beasiswa BADKO HMI Sulsel, Abd. Razak Usman, menegaskan bahwa aksi tanam pohon pisang bukanlah tindakan menghambat pembangunan, melainkan simbol perlawanan sipil atas buruknya pelayanan publik, khususnya pada sektor infrastruktur jalan.
Baca Juga : Warga Demo Jalan Rusak, Pemda Dinilai Tak Berdaya Hadapi Kebijakan Pusat
“Tanam pohon pisang bukan tindakan vandalisme, bukan pula upaya menghalangi pembangunan. Itu adalah ekspresi kritik ketika masyarakat merasa negara lamban hadir menyelesaikan persoalan yang mereka hadapi setiap hari. Sangat disayangkan jika Gubernur justru gagal menangkap pesan tersebut,” tegas Razak.
Menurutnya, seorang kepala daerah semestinya menjadikan kritik sebagai bahan evaluasi, bukan meresponsnya dengan narasi yang berpotensi menyudutkan masyarakat.
“Jika kritik publik dipandang sebagai kesalahan masyarakat, maka itu menunjukkan rendahnya sensitivitas terhadap aspirasi rakyat. Kritik adalah bagian dari demokrasi, bukan ancaman terhadap kekuasaan,” katanya.
Baca Juga : Takbir di Dalam Diri
Razak menilai polemik tersebut memperlihatkan persoalan yang lebih mendasar, yakni lemahnya komunikasi publik pemerintah dalam merespons keresahan masyarakat.
“Rakyat tidak sedang berlomba menanam pohon pisang. Rakyat sedang mempertanyakan mengapa jalan yang rusak bertahun-tahun baru menjadi perhatian setelah viral. Simbol protes itu lahir karena masyarakat merasa suaranya tidak cukup didengar melalui mekanisme birokrasi yang normal,” ujarnya.
BADKO HMI Sulsel menegaskan bahwa seorang pemimpin tidak cukup hanya membangun narasi optimisme melalui pidato-pidato seremonial. Kepemimpinan diuji melalui keberanian menerima kritik, kecepatan menyelesaikan persoalan, dan kesediaan mendengar suara masyarakat tanpa rasa tersinggung.
Baca Juga : Pendidikan sebagai Ilusi Peradaban: Dekonstruksi Metanarasi Pendidikan Nasional
Baca berita lainnya Harian.news di Google News
