“Jabatan publik tidak memberikan hak untuk meremehkan kritik. Justru semakin tinggi jabatan seseorang, semakin besar pula kewajibannya untuk menunjukkan kedewasaan dalam menerima koreksi dari rakyat,” lanjut Razak.
BADKO HMI Sulsel menyatakan akan terus mengawal pelaksanaan pembangunan di Sulawesi Selatan sebagai bagian dari fungsi kontrol sosial yang dijamin dalam negara demokrasi.
Baca Juga : Warga Demo Jalan Rusak, Pemda Dinilai Tak Berdaya Hadapi Kebijakan Pusat
“Kami akan mengawasi setiap agenda pembangunan pemerintah. Kami ingin memastikan bahwa setiap janji benar-benar diwujudkan dalam kerja nyata. Jika pidato dan realisasi pembangunan tidak berjalan seiring, maka kritik publik akan terus menguat. Pemerintah tidak boleh alergi terhadap kritik, karena kritik adalah alarm yang mengingatkan negara agar tidak menjauh dari kepentingan rakyat.”
BADKO HMI Sulsel menegaskan bahwa pembangunan yang berkeadilan tidak hanya diukur dari panjang jalan yang dibangun, tetapi juga dari kesediaan pemerintah menghormati suara masyarakat yang menyampaikan kritik secara damai dan konstitusional.
Organisasi tersebut mengajak Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan menjadikan polemik ini sebagai momentum memperbaiki komunikasi publik sekaligus mempercepat penyelesaian persoalan infrastruktur yang masih dikeluhkan masyarakat di berbagai daerah.***
Baca Juga : Takbir di Dalam Diri
Baca berita lainnya Harian.news di Google News
