Bupati Sinjai Hadiri Sosialisasi Sistem Resi Gudang Kemendag
HARIAN.NEWS, MAKASSAR – Kabar menggembirakan datang dari sektor perdagangan dan pertanian Sulawesi Selatan. Bupati Sinjai, Hj. Ratnawati Arif, secara langsung menghadiri sosialisasi Sistem Resi Gudang (SRG) yang digelar Kementerian Perdagangan RI di Kantor Kawasan Industri Makassar (KIMA), Jumat (24/4/2026).
Baca Juga : Waspada El Nino Godzilla, Bupati Bantaeng: Ini Bukan Musim Kemarau Biasa
Bukan sekadar acara biasa. Sosialisasi ini dihadiri oleh jajaran kepala daerah se-Sulsel dan menjadi langkah strategis pemerintah pusat mengedukasi daerah.
Tujuannya jelas: mengatur regulasi pergudangan modern dan mengoptimalkan komoditas lokal untuk memperkuat ekonomi nasional.
Apresiasi untuk Peran BUMN
Baca Juga : Ratnawati Arif: Perempuan Adalah Penggerak Pembangunan Daerah
Di tengah antusiasme peserta, Bupati Ratnawati menyoroti satu hal menarik: keterlibatan perusahaan BUMN sebagai mitra strategis dalam tata kelola stok komoditas.
“Alhamdulillah, hari ini kami diundang Kemendag bersama mitra BUMN. Kegiatan ini sangat penting karena mengedukasi kita semua tentang bagaimana sesungguhnya regulasi pergudangan itu diterapkan secara profesional,” ujar bupati perempuan pertama di Sinjai ini dengan penuh semangat.
Wawasan Baru untuk Daerah
Baca Juga : Ketahanan Pangan Bukan Slogan Politik
Yang menarik, Ratnawati mengaku mendapat wawasan baru. Selama ini mungkin terpikir bahwa tugas Kementerian Perdagangan hanya soal ekspor-impor. Ternyata, jauh lebih dalam dari itu.
“Terus terang, ini memberikan wawasan baru bagi kami bahwa Kemendag juga mengelola aspek pergudangan secara mendalam, termasuk potensi stok yang berasal dari provinsi hingga kabupaten. Ini adalah peluang besar bagi daerah,” tambahnya.
Jangan Berhenti di Atas!
Baca Juga : Presiden Prabowo Pastikan Ketahanan Pangan RI Kuat di Tengah Krisis Dunia
Pesan tegas disampaikan orang nomor satu di Sinjai itu. Menurutnya, pemahaman tentang Sistem Resi Gudang tidak boleh hanya menjadi konsumsi para pejabat di ibu kota atau tingkat provinsi. Harus turun hingga ke akar rumput.
“Pemahaman ini tidak boleh berhenti di atas, harus sampai ke akar rumput di tingkat kabupaten. Sebagai pemerintah daerah, kami berharap ke depan ada pendampingan intensif dari berbagai aspek. Agar potensi lokal kita bisa terkelola dengan sistem pergudangan yang baik,” jelasnya.
Baca berita lainnya Harian.news di Google News
