DPRD Jeneponto Gelar RDP Bahas Implementasi HPP Gabah dan Jagung Kuning

HARIAN.NEWS, JENEPONTO – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Jeneponto menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) untuk membahas Harga Pembelian Pemerintah (HPP) gabah dan jagung kuning yang belum diterapkan secara optimal di daerah tersebut.

Rapat yang digelar pada Kamis (27/3/2025) ini dipimpin oleh Ketua Komisi II DPRD Jeneponto, Imam Taufik, atas permintaan Gerakan Pemuda Mahasiswa Jeneponto (GPMJ).

Dalam pertemuan ini, hadir perwakilan dari Dinas Pertanian, Dinas Perdagangan, serta Perum Bulog Cabang Bulukumba.

Bulog Klaim Beli Gabah Sesuai HPP, GPMJ Pertanyakan Data

Farid Nur, Kepala Bulog Cabang Bulukumba, menjelaskan bahwa pihaknya telah membeli gabah sesuai HPP yang ditetapkan pemerintah, yaitu Rp 6.500 per kilogram.

Salah satu lokasi pembelian berada di Kecamatan Bangkala dan Bangkala Barat, dengan total 3.000 ton.

Namun, pernyataan ini dibantah oleh Subair Deta, aktivis GPMJ, yang meminta transparansi dan data pembelian gabah di wilayah tersebut.

Ia menegaskan bahwa harga gabah yang diterima petani di lapangan tidak sesuai dengan klaim Bulog.

Sementara itu, untuk komoditas jagung kuning, Bulog belum melakukan pembelian karena panen raya diperkirakan baru terjadi pada April mendatang.

“Kami akan membeli jagung kuning dengan harga Rp 5.500 per kilogram, sesuai HPP jika kadar air 14 persen,” ujar Farid Nur.

Petani Jeneponto Jual Jagung ke Makassar dengan Harga Murah

GPMJ menyoroti fakta bahwa petani di Kecamatan Tamalatea dan Bontoramba sudah memasuki masa panen jagung kuning.

Namun, karena belum ada intervensi dari Bulog, hasil panen mereka justru dijual kepada pedagang dengan harga lebih rendah, yakni sekitar Rp 3.200 per kilogram, ke gudang-gudang di Makassar.

Selain itu, Dinas Perdagangan Jeneponto juga dikritik karena belum melakukan pengecekan terhadap timbangan pedagang dalam transaksi jual beli gabah dan jagung kuning.

Kadis Perdagangan, A. Manrancai Sally, mengakui bahwa pihaknya hanya menerima laporan harga tanpa melakukan pengecekan langsung ke lapangan.

DPRD Dorong Identifikasi RMU dan Alat Pengering Jagung

Dalam rapat ini, GPMJ juga menyoroti belum optimalnya pemanfaatan Rice Milling Unit (RMU) di Jeneponto. Berdasarkan data yang ada, terdapat tujuh unit RMU yang belum sepenuhnya dimanfaatkan oleh petani.

Menanggapi permasalahan ini, Imam Taufik menyatakan bahwa pihaknya akan mendorong identifikasi ulang RMU yang tersedia serta mengupayakan fasilitas pertanian tambahan, seperti alat pengering jagung kuning.

“DPRD akan mengusulkan kepada pihak terkait untuk menekan harga jagung sesuai HPP dan meminta Bulog menyurati Kanwil agar Polda Sulsel turut memantau harga di gudang Makassar,” ujar Imam Taufik.

RDP ini diakhiri dengan komitmen DPRD Jeneponto untuk memastikan kebijakan HPP benar-benar diterapkan agar petani tidak mengalami kerugian akibat harga pasar yang tidak stabil. ***

Baca berita lainnya Harian.news di Google News

Penulis : ASWIN RASYID