DPRD Sinjai Kena Semprot! Tak Tegas Sikapi Polemik Pabrik Porang
HARIAN.NEWS, SINJAI – Sinergi Jaringan Independen Gerakan Rakyat Menggugat ( Sinjai Geram ) menilai Bupati dan DPRD Sinjai kurang tegas dan lembek dalam menyikapi proses perizinan pembangunan pabrik porang di Kelurahan Lappa Kecamatan Sinjai Utara.
Arifin Kasong, yang juga mantan anggota DPRD Sinjai, mengatakan, ketidaktegasan Bupati Sinjai terlihat dari lambannya respons terhadap aspirasi masyarakat dan kurangnya kepastian terhadap investor asal Cina yang tidak mengindahkan aturan perijinan pembangunan di Kabupaten Sinjai.
“Kami ( Sinjai Geram ) sudah mengadu kepada Ibu Bupati terkait Polemik pembangunan pabrik Porang, namun saja jawabannya cukup memprihatinkan, lantaran Ibu Bupati mengaku tidak tahu menahu terkait pembangunan pabrik Porang, bahkan, Ibu Bupati mengaku belum pernah bertemu dengan Investor asal Cina yang akan mendirikan pabrik Porang di Lappa itu,”ujarnya,kamis (10/7/2025).
“Adapun yang mengetahui terkait pembangunan pabrik Porang menurut Ibu Bupati, yakni Sekertaris Daerah (Sekda) Sinjai.
Namun saja sampai saat ini, Sekda Sinjai,Andi Jefrianto Asapa,belum dapat di temui,” tambahnya.
Dikatakannya, Sinjai Geram juga sudah kecewa atas Sikap DPRD Sinjai yang dinilai lembek dalam menyikapi persoalan perizinan pembangunan pabrik Porang.
Menurutnya, sebagai lembaga pengawasan, DPRD Sinjai,seharusnya bersikap tegas dan proaktif dalam memastikan setiap proses perizinan berjalan transparan, sesuai prosedur, dan berpihak pada kepentingan rakyat,tidak memunculkan kekecewaan di tengah polemik masyarakat.
“Kami sudah berkali-kali menyambangi DPRD Sinjai untuk menyampaikan Aspirasi terkait polemik perijinan Pabrik Porang, namun jawaban yang kami (Sinjai Geram) peroleh hanyalah kekecewaan,” ungkapnya.
“DPRD Sinjai sudah lembek,kenapa saya bilang begitu?, karena kami sudah berkali-kali menyambangi DPRD Sinjai terkait polemik perijinan pabrik Porang, tetapi, inisiatif DPRD untuk memanggil pihak eksekutif dan Investor mengadakan dengar pendapat tidak membuahkan hasil, dan hal itu memperlihatkan lemahnya fungsi kontrol dan representasi yang seharusnya dijalankan DPRD, “terangnya.
Ketika rakyat butuh perlindungan atas dampak lingkungan, kepastian hukum bagi investor, dan jaminan manfaat ekonomi bagi daerah, DPRD justru terkesan diam dan tidak menunjukkan keberpihakan yang jelas,”katanya.
Lanjut Arifin Kasong menguraikan, seyogyanya DPRD Sinjai membuktikan perannya, bukan hanya sebagai pelengkap pemerintahan, tetapi sebagai garda pengawal kebijakan publik yang adil dan berpihak pada kesejahteraan masyarakat.
Jika tidak ada kejelasan dan ketegasan dari kepala daerah, hal ini bisa menghambat iklim investasi dan menurunkan kepercayaan publik terhadap komitmen pemerintah daerah dalam mendukung pembangunan sektor pertanian dan industri olahan.
Masyarakat berharap agar Bupati segera mengambil langkah konkret dan transparan, baik dalam mengevaluasi kelayakan pembangunan pabrik, memastikan perizinan berjalan sesuai regulasi, maupun mengakomodasi kepentingan warga sekitar. ***
Baca berita lainnya Harian.news di Google News
Penulis : IRMAN BAGOES