HARIAN.NEWS, SINJAI – Sinergi Jaringan Independen Gerakan Rakyat Menggugat ( Sinjai Geram ) menilai Bupati dan DPRD Sinjai kurang tegas dan lembek dalam menyikapi proses perizinan pembangunan pabrik porang di Kelurahan Lappa Kecamatan Sinjai Utara.
Arifin Kasong, yang juga mantan anggota DPRD Sinjai, mengatakan, ketidaktegasan Bupati Sinjai terlihat dari lambannya respons terhadap aspirasi masyarakat dan kurangnya kepastian terhadap investor asal Cina yang tidak mengindahkan aturan perijinan pembangunan di Kabupaten Sinjai.
“Kami ( Sinjai Geram ) sudah mengadu kepada Ibu Bupati terkait Polemik pembangunan pabrik Porang, namun saja jawabannya cukup memprihatinkan, lantaran Ibu Bupati mengaku tidak tahu menahu terkait pembangunan pabrik Porang, bahkan, Ibu Bupati mengaku belum pernah bertemu dengan Investor asal Cina yang akan mendirikan pabrik Porang di Lappa itu,”ujarnya,kamis (10/7/2025).
Baca Juga : Pemilik Lahan Angkat Bicara Terkait Pembabatan Bakau di Area Pabrik Porang Sinjai
“Adapun yang mengetahui terkait pembangunan pabrik Porang menurut Ibu Bupati, yakni Sekertaris Daerah (Sekda) Sinjai.
Namun saja sampai saat ini, Sekda Sinjai,Andi Jefrianto Asapa,belum dapat di temui,” tambahnya.
Dikatakannya, Sinjai Geram juga sudah kecewa atas Sikap DPRD Sinjai yang dinilai lembek dalam menyikapi persoalan perizinan pembangunan pabrik Porang.
Baca Juga : HMI dan Warga Sambut Baik Pembangunan Pabrik Porang di Sinjai
Menurutnya, sebagai lembaga pengawasan, DPRD Sinjai,seharusnya bersikap tegas dan proaktif dalam memastikan setiap proses perizinan berjalan transparan, sesuai prosedur, dan berpihak pada kepentingan rakyat,tidak memunculkan kekecewaan di tengah polemik masyarakat.
“Kami sudah berkali-kali menyambangi DPRD Sinjai untuk menyampaikan Aspirasi terkait polemik perijinan Pabrik Porang, namun jawaban yang kami (Sinjai Geram) peroleh hanyalah kekecewaan,” ungkapnya.
“DPRD Sinjai sudah lembek,kenapa saya bilang begitu?, karena kami sudah berkali-kali menyambangi DPRD Sinjai terkait polemik perijinan pabrik Porang, tetapi, inisiatif DPRD untuk memanggil pihak eksekutif dan Investor mengadakan dengar pendapat tidak membuahkan hasil, dan hal itu memperlihatkan lemahnya fungsi kontrol dan representasi yang seharusnya dijalankan DPRD, “terangnya.
Baca Juga : 4 Ranperda di Serahterimahkan Bupati ke DPRD Sinjai
Baca berita lainnya Harian.news di Google News
