Ketika rakyat butuh perlindungan atas dampak lingkungan, kepastian hukum bagi investor, dan jaminan manfaat ekonomi bagi daerah, DPRD justru terkesan diam dan tidak menunjukkan keberpihakan yang jelas,”katanya.
Lanjut Arifin Kasong menguraikan, seyogyanya DPRD Sinjai membuktikan perannya, bukan hanya sebagai pelengkap pemerintahan, tetapi sebagai garda pengawal kebijakan publik yang adil dan berpihak pada kesejahteraan masyarakat.
Jika tidak ada kejelasan dan ketegasan dari kepala daerah, hal ini bisa menghambat iklim investasi dan menurunkan kepercayaan publik terhadap komitmen pemerintah daerah dalam mendukung pembangunan sektor pertanian dan industri olahan.
Baca Juga : Pemilik Lahan Angkat Bicara Terkait Pembabatan Bakau di Area Pabrik Porang Sinjai
Masyarakat berharap agar Bupati segera mengambil langkah konkret dan transparan, baik dalam mengevaluasi kelayakan pembangunan pabrik, memastikan perizinan berjalan sesuai regulasi, maupun mengakomodasi kepentingan warga sekitar. ***
Baca berita lainnya Harian.news di Google News
