Duh! Sistem Ketua Kelas Proyek Bikin Geram Warga Sinjai
Proyek Pendidikan & Kesehatan Dikuasai Jaringan Calo
HARIAN.NEWS, SINJAI – Praktik “bagi-bagi kue proyek” kembali mencuat di lingkaran Pemerintah Kabupaten Sinjai.
Sistem lama yang dikenal dengan sebutan “ Ketua Kelas ”, kini diduga aktif kembali dan menjadi pintu masuk bagi calo proyek, bahkan melibatkan oknum aparat penegak hukum (APH) serta wartawan.
Informasi yang diperoleh harian.news, menyebutkan bahwa sistem ketua kelas—yakni penunjukan satu orang “pengatur proyek” oleh elite politik—kembali diberlakukan di masa pemerintahan Bupati Ratnawati dan Wakil Bupati Mahyanto, atau akrab disapa RAMAH.
Ironisnya, ketua kelas ini disebut-sebut menunjuk calo proyek dari kalangan kader sayap partai besar, bahkan diduga berjejaring dengan oknum aparat dan jurnalis.
“Keharmonisan pemerintahan RAMAH bisa hancur jika praktik seperti ini dibiarkan. Ketua kelas bukan hanya mengatur proyek, tapi juga menunjuk calo yang punya rekam jejak panjang dalam permainan anggaran,” ujar sumber internal yang enggan disebut namanya karena alasan keamanan, Rabu (25/6/2025).
Calo Proyek Berpengalaman, Terlibat di Dinas Pendidikan dan Kesehatan
Oknum calo proyek ini bukan orang baru. Ia diduga kuat terlibat dalam pengaturan proyek di Dinas Pendidikan (Disdik) Sinjai pada 2024. Kini, di tahun anggaran 2025, namanya kembali mencuat sebagai “maestro” pengatur proyek di Dinas Kesehatan dan Disdik Sinjai.
“Calo ini bukan sembarangan. Dia ditunjuk langsung oleh oknum anggota DPRD Provinsi Sulsel dari partai PPP, yang juga dikenal sebagai ‘Ketua Kelas’. Bahkan, demi memperlancar aksinya, dia pasang tameng: oknum aparat hukum dan wartawan sebagai pelindung,” beber sumber tersebut.
Kolaborasi Tiga Kubu: DPRD, APH, dan Sayap Partai
Keterlibatan sejumlah pihak dalam praktik ini makin mencengangkan. Seorang warga yang pernah menjadi tim sukses RAMAH di Pilkada Sinjai lalu menegaskan bahwa pola ini mengulang skenario era pemerintahan SEHATI (Seto-Kartini), yang juga menerapkan sistem “ ketua kelas ”.
“Ini hanya daur ulang gaya lama. Sekarang, proyek-proyek besar seperti di RSUD dan Disdik dipercayakan kepada oknum anggota DPRD provinsi, yang berkolaborasi dengan oknum anggota Polda Sulsel. Mereka kemudian menyerahkan ke petinggi sayap Partai Gerindra yang dijadikan kaki tangan proyek,” ungkapnya.
Pemerintah RAMAH Didesak Transparan dan Evaluatif
Desakan publik terhadap transparansi pengelolaan anggaran kian menguat. Aktivis antikorupsi di Sulsel juga turut menyoroti pola ini sebagai bentuk penyimpangan wewenang dan potensi tindak pidana korupsi terstruktur.
“Jika tidak segera dibersihkan, maka sistem ini akan menjadikan proyek-proyek pemerintah sebagai ladang bancakan politik,” tegasnya yang juga meminta keterbukaan dalam penunjukan kontraktor atau pihak ketiga.
Tagar dan Isu yang Meninggi
Isu “#KetuaKelasProyek”, “#CaloProyekSinjai”, dan “#RAMAHBermasalah” mulai ramai dibicarakan di media sosial, terutama di kalangan aktivis dan mahasiswa Sinjai.
Mereka menilai sistem pengaturan proyek yang berbasis relasi politik dan kekuasaan sebagai bentuk pengkhianatan terhadap semangat pelayanan publik.
Kasus ini bukan sekadar isu lokal, namun gambaran bagaimana sistem pengelolaan proyek pemerintah daerah bisa tersandera oleh kepentingan elite politik.
Saat rakyat berharap pembangunan yang adil, beberapa orang justru menjadikan proyek sebagai komoditas kekuasaan.
Apakah Bupati Ratnawati dan Wabup Mahyanto akan bersikap? Atau sistem “ketua kelas” akan terus menjalar seperti virus tak terbendung? ***
Baca berita lainnya Harian.news di Google News
Penulis : IRMAN BAGOES