Pemerintah RAMAH Didesak Transparan dan Evaluatif
Desakan publik terhadap transparansi pengelolaan anggaran kian menguat. Aktivis antikorupsi di Sulsel juga turut menyoroti pola ini sebagai bentuk penyimpangan wewenang dan potensi tindak pidana korupsi terstruktur.
Baca Juga : Usung Go Green, MCN 2026 Gandeng Komunitas Lingkungan dan 85 UMKM
“Jika tidak segera dibersihkan, maka sistem ini akan menjadikan proyek-proyek pemerintah sebagai ladang bancakan politik,” tegasnya yang juga meminta keterbukaan dalam penunjukan kontraktor atau pihak ketiga.
Tagar dan Isu yang Meninggi
Isu “#KetuaKelasProyek”, “#CaloProyekSinjai”, dan “#RAMAHBermasalah” mulai ramai dibicarakan di media sosial, terutama di kalangan aktivis dan mahasiswa Sinjai.
Mereka menilai sistem pengaturan proyek yang berbasis relasi politik dan kekuasaan sebagai bentuk pengkhianatan terhadap semangat pelayanan publik.
Baca Juga : Viral Foto MBG yang Dinilai Kurang Gizi, Netizen Heboh di Grup WhatsApp
Kasus ini bukan sekadar isu lokal, namun gambaran bagaimana sistem pengelolaan proyek pemerintah daerah bisa tersandera oleh kepentingan elite politik.
Saat rakyat berharap pembangunan yang adil, beberapa orang justru menjadikan proyek sebagai komoditas kekuasaan.
Apakah Bupati Ratnawati dan Wabup Mahyanto akan bersikap? Atau sistem “ketua kelas” akan terus menjalar seperti virus tak terbendung? ***
Baca Juga : ADAPA; Hari Santri Momentum Meneladani Semangat Keikhlasan dan Pengabdian
Baca berita lainnya Harian.news di Google News
