Pemerintah RAMAH Didesak Transparan dan Evaluatif
Desakan publik terhadap transparansi pengelolaan anggaran kian menguat. Aktivis antikorupsi di Sulsel juga turut menyoroti pola ini sebagai bentuk penyimpangan wewenang dan potensi tindak pidana korupsi terstruktur.
“Jika tidak segera dibersihkan, maka sistem ini akan menjadikan proyek-proyek pemerintah sebagai ladang bancakan politik,” tegasnya yang juga meminta keterbukaan dalam penunjukan kontraktor atau pihak ketiga.
Baca Juga : Anggota DPRD Provinsi Diduga Menjadi ‘Ketua Kelas’ Proyek di Sinjai
Tagar dan Isu yang Meninggi
Isu “#KetuaKelasProyek”, “#CaloProyekSinjai”, dan “#RAMAHBermasalah” mulai ramai dibicarakan di media sosial, terutama di kalangan aktivis dan mahasiswa Sinjai.
Mereka menilai sistem pengaturan proyek yang berbasis relasi politik dan kekuasaan sebagai bentuk pengkhianatan terhadap semangat pelayanan publik.
Kasus ini bukan sekadar isu lokal, namun gambaran bagaimana sistem pengelolaan proyek pemerintah daerah bisa tersandera oleh kepentingan elite politik.
Baca Juga : Sinjai Bertengger di Posisi ke Empat Sebagai Kabupaten Maju
Saat rakyat berharap pembangunan yang adil, beberapa orang justru menjadikan proyek sebagai komoditas kekuasaan.
Apakah Bupati Ratnawati dan Wabup Mahyanto akan bersikap? Atau sistem “ketua kelas” akan terus menjalar seperti virus tak terbendung? ***
Baca berita lainnya Harian.news di Google News
