Fraksi Golkar: Dana PEN Dorong Pertumbuhan Lutra
HARIAN.NEWS, LUWU UTARA – Ketua Fraksi Golkar DPRD Luwu Utara, Husain, menegaskan bahwa keputusan pemerintah daerah untuk memanfaatkan pinjaman Dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) merupakan langkah strategis dalam mempercepat pemulihan pasca pandemi Covid-19 dan bencana banjir bandang tahun 2020.
Menurut Husain, kondisi ekonomi daerah saat itu mengalami keterpurukan yang cukup parah akibat dampak dari dua bencana besar tersebut.
Oleh karena itu, kebijakan mengambil pinjaman PEN di tahun 2021 menjadi pilihan yang tidak bisa dihindari demi percepatan pembangunan kembali infrastruktur serta pemulihan ekonomi masyarakat.
“Melihat kondisi Luwu Utara yang terdampak berat oleh pandemi dan bencana banjir bandang, keputusan untuk mengakses dana PEN adalah langkah yang realistis. Tanpa itu, mungkin sampai sekarang banyak infrastruktur yang masih belum terselesaikan,” ujar Husain, Rabu, 26 Maret 2025.
Ia menjelaskan bahwa dana PEN digunakan untuk membangun kembali infrastruktur yang rusak akibat banjir bandang, meningkatkan akses mobilitas komoditas pertanian dan perkebunan, serta memperkuat konektivitas antarwilayah di Luwu Utara.
Lebih lanjut, Husain mengungkapkan bahwa pada saat pembahasan di DPRD, tidak ada satu pun fraksi yang menolak kebijakan tersebut.
Bahkan, alokasi dana PEN telah melalui pembahasan bersama di Badan Anggaran (Banggar), dan beberapa titik pembangunan merupakan hasil usulan anggota DPRD dari berbagai fraksi.
“Kebijakan ini memang memiliki dampak positif bagi daerah. Buktinya, data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa sejumlah indikator pembangunan di Luwu Utara mengalami peningkatan signifikan,” kata Husain.
Ia mencontohkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Luwu Utara yang pada tahun 2024 mencapai angka 74,04, jauh melampaui target RPJMD yang ditetapkan sebesar 70,61.
Capaian ini bahkan menjadikan Luwu Utara naik dua peringkat setelah bertahun-tahun berada di posisi ke-12 sejak 2012.
Selain itu, Husain juga menyoroti penurunan angka kemiskinan yang cukup signifikan.
Pada tahun 2023, tingkat kemiskinan di Luwu Utara turun menjadi 11,24%, lebih rendah dari target RPJMD sebesar 11,76%.
Untuk pertama kalinya, Luwu Utara berhasil keluar dari daftar tiga kabupaten termiskin di Sulawesi Selatan.
Dari segi pertumbuhan ekonomi, tren positif juga terlihat dengan peningkatan sebesar 5,12% pada tahun 2023.
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita atas dasar harga berlaku (ADHB) juga mengalami kenaikan, mencapai Rp53,45 juta pada tahun yang sama dan diproyeksikan terus meningkat di tahun 2024.
Lebih lanjut, Husain menegaskan bahwa program PEN merupakan pinjaman yang dirancang untuk lima tahun, sesuai dengan periode kepemimpinan pemerintahan sebelumnya.
Namun, dengan adanya kebijakan pemotongan masa jabatan kepala daerah yang seharusnya berakhir pada 2026 menjadi Februari 2025, terjadi dinamika dalam pelaksanaan program tersebut.
“Ini bukan program yang diwariskan untuk pemerintahan baru, melainkan program yang telah dirancang sesuai periode kepemimpinan sebelumnya,” jelasnya.
Husain pun menyoroti tantangan yang kini dihadapi, yakni perlambatan ekonomi akibat ketidakpastian global serta kebijakan efisiensi anggaran pemerintah pusat.
Meski demikian, Fraksi Golkar berkomitmen untuk tetap mendukung pemerintahan yang baru agar Luwu Utara dapat terus berkembang dan menghadapi tantangan ekonomi dengan lebih baik.
“Kami dari Fraksi Golkar akan terus mendukung kebijakan yang berpihak pada kepentingan masyarakat, terutama dalam menghadapi tantangan ekonomi ke depan,” tutupnya. ***
Baca berita lainnya Harian.news di Google News
Penulis : HAMSUL