GPMJ Tekan DPRD Jeneponto Segera Terapkan HPP
HARIAN.NEWS, JENEPONTO – Gerakan Pemuda Mahasiswa Jeneponto (GPMJ) terus mengawal persoalan harga pembelian pemerintah (HPP) yang hingga kini belum diterapkan di Kabupaten Jeneponto.
Mereka menyoroti ketidaksesuaian harga jual jagung di tingkat petani dengan standar HPP yang telah ditetapkan.
Sebagai langkah nyata, GPMJ telah mengirimkan surat kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jeneponto untuk mengadakan Rapat Dengar Pendapat (RDP).
Dalam RDP tersebut, mereka meminta kehadiran Dinas Perdagangan, Dinas Pertanian, serta Perum Bulog Jeneponto guna membahas implementasi HPP yang dinilai belum berjalan efektif.
Ketua GPMJ, Fadli Kuasa, mengungkapkan bahwa pihaknya telah menyurati DPRD sejak Senin (20/3/2025) lalu untuk mendesak pertemuan ini.
Menurutnya, berdasarkan penelusuran langsung di Kecamatan Tamalatea dan Bontoramba, harga jagung kuning yang dibeli dari petani masih berada di kisaran Rp3.200 per kilogram.
Padahal, sesuai ketetapan HPP, harga seharusnya mencapai Rp5.500 per kilogram.
“Kami menemukan bahwa harga pembelian di gudang Makassar masih lebih tinggi, yaitu sekitar Rp4.500 hingga Rp5.000 per kilogram. Hal ini menunjukkan adanya ketimpangan harga yang sangat merugikan petani di Jeneponto,” ujar Fadli, Rabu (26/3/2025).
Ia juga menyoroti faktor kadar air dalam jagung yang masih menjadi kendala dalam proses jual beli.
Banyak pedagang gudang maupun petani yang belum menerapkan standar kadar air dalam transaksi, sehingga harga jual sering kali tidak menguntungkan petani.
Selain itu, GPMJ menyoroti lemahnya pengawasan dari Dinas Perdagangan terhadap alat timbangan yang digunakan pedagang, yang berpotensi merugikan petani dalam transaksi jual beli.
Menanggapi desakan tersebut, DPRD Jeneponto telah merespons dengan menjadwalkan RDP pada Kamis (27/3/2025).
Surat undangan rapat telah ditandatangani oleh Wakil Ketua DPRD Jeneponto, Irmawati, S.Sos, yang meminta pihak-pihak terkait untuk hadir dalam pertemuan tersebut.
“Besok RDP akan digelar, dan kami berharap langkah ini dapat mendorong implementasi HPP di Jeneponto, sehingga petani bisa mendapatkan harga yang lebih adil,” tambah Fadli.
GPMJ berharap hasil dari pertemuan ini akan memberikan solusi konkret bagi para petani jagung di Jeneponto, serta mendorong pemerintah daerah untuk lebih aktif dalam mengawasi implementasi kebijakan harga pembelian pemerintah. ***
Baca berita lainnya Harian.news di Google News
Penulis : ASWIN RASYID