HARIAN.NEWS, MAKASSAR – Ruang digital telah memberi kebebasan berekspresi yang begitu luas. Siapa pun kini dapat menyampaikan pendapat, kritik, bahkan membentuk opini publik hanya dengan beberapa sentuhan layar.
Namun kebebasan ini tidak datang tanpa konsekuensi. Kritik dan ekspresi seharusnya memiliki subyek yang jelas, berdiri di atas niat yang bertanggung jawab, serta memahami dampaknya bagi orang lain.
Tanpa itu, ruang digital berisiko berubah menjadi arena kebisingan yang mengikis kepercayaan publik.
Baca Juga : Demokrasi atau Ego?
Masalah menjadi semakin rumit ketika teknologi kecerdasan buatan dimanfaatkan untuk memproduksi konten manipulatif. Video palsu, gambar rekayasa, dan narasi berbasis data curian kini mampu menipu persepsi masyarakat secara masif.
Konten semacam ini bukan sekadar menyesatkan, tetapi juga mengancam keamanan data pribadi dan hak individu atas privasi. Dalam kondisi seperti ini, penertiban ruang digital tidak bisa lagi dianggap sebagai pembatasan kebebasan, melainkan sebagai upaya perlindungan bersama.
Meski demikian, menertibkan ruang digital bukan pekerjaan mudah. Tantangan utamanya adalah menjaga keseimbangan antara kebebasan berekspresi dan kebutuhan akan regulasi.
Baca Juga : Menaker: Jangan Ada Pekerja Tertinggal di Era Digital
Aturan yang terlalu longgar membuka celah penyalahgunaan teknologi dan data pribadi, sementara aturan yang terlalu ketat berpotensi membungkam kritik yang sah.
Karena itu, regulasi harus dirancang secara transparan, adaptif terhadap perkembangan teknologi, dan berorientasi pada perlindungan pengguna.
Tanggung jawab tidak hanya berada di pundak negara. Platform digital dan pengembang teknologi memegang peran yang tak kalah besar.
Baca Juga : Kemnaker Siapkan Pelatihan AI untuk 3.100 Pemuda Padang
Baca berita lainnya Harian.news di Google News
