Ketika yang Diulang Dianggap Benar dalam Kekuasaan, Algoritma, dan Perang Persepsi

HARIAN.NEWS, MAKASSAR – Kekuasaan di zaman digital tidak lagi hanya dibangun melalui institusi, ekonomi, atau kekuatan fisik. Ia juga dibangun melalui kemampuan menguasai perhatian dan membentuk persepsi. Sebuah informasi yang belum tentu benar dapat memperoleh kekuatan luar biasa ketika terus diulang, dibagikan, dan diperkuat oleh algoritma.

Pada titik tertentu, pengulangan dapat menciptakan kesan kebenaran. Yang semula hanya dugaan berubah menjadi keyakinan, dan keyakinan yang terus dipelihara dapat berkembang menjadi pembenaran kolektif. Inilah salah satu wajah baru kekuasaan, menguasai narasi untuk memengaruhi cara masyarakat melihat kenyataan.

Polemik mengenai persyaratan pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dapat menjadi salah satu contoh bagaimana persoalan hukum dan fakta kemudian berhadapan dengan persepsi publik.

Dalam putusannya pada 6 Oktober 2026, Mahkamah Konstitusi menyatakan tidak menemukan bukti meyakinkan bahwa Gibran memiliki ijazah, sertifikat, atau diploma luar negeri yang menjadi dasar penyetaraan pendidikan minimal SLTA atau sederajat.

Namun, pada saat yang sama, MK menyatakan permohonan para pemohon tidak dapat diterima karena persoalan kedudukan hukum, dan menjelaskan bahwa persoalan keabsahan serta keterpenuhan syarat calon secara substantif berada pada ranah lembaga yang memiliki kewenangan untuk menilainya.

Di ruang publik, kompleksitas seperti ini mudah berubah menjadi narasi yang sederhana, “MK menyatakan tidak ada ijazah” atau sebaliknya “MK tidak menyatakan ada pelanggaran.” Kedua potongan kalimat tersebut dapat beredar secara terpisah, diproduksi ulang, kemudian diperkuat oleh kelompok yang memiliki kepentingan berbeda.

Di sinilah algoritma bekerja bukan sekadar sebagai saluran informasi, tetapi sebagai penguat persepsi. Informasi yang paling sering muncul dapat terasa paling benar, sementara konteks hukum yang panjang dan rumit justru tenggelam.

Akhirnya, masyarakat tidak lagi berdebat hanya tentang apa yang terjadi, tetapi tentang realitas versi siapa yang harus dipercaya.

Persoalan inilah yang seharusnya menjadi perhatian lebih besar bagi para penentu kebijakan. Ancaman komunikasi digital bukan semata-mata berita palsu. Ancaman yang lebih dalam adalah ketika batas antara fakta, opini, tafsir hukum, dan persepsi menjadi kabur.

AI mempercepat persoalan tersebut karena mampu menghasilkan, mengulang, memodifikasi, dan menyebarkan narasi dalam skala yang jauh lebih besar.

Dalam kondisi seperti itu, perang informasi tidak selalu harus membuat masyarakat percaya kepada satu kebohongan, cukup dengan membuat masyarakat kehilangan kemampuan membedakan mana fakta, mana interpretasi, dan mana konstruksi yang sengaja diperkuat.

Karena itu, keamanan masa depan tidak cukup dibangun dengan teknologi pertahanan siber. Kita membutuhkan ketahanan kognitif, kemampuan masyarakat dan institusi untuk berhenti sejenak di tengah derasnya informasi, memeriksa sumber, memahami konteks, membedakan fakta dari opini, dan tidak menjadikan pengulangan sebagai ukuran kebenaran.

Bagi pembuat kebijakan, tantangannya bahkan lebih besar. Keputusan strategis tidak boleh lahir dari apa yang paling viral, paling keras, atau paling banyak diulang. Keputusan harus lahir dari bukti yang dapat diverifikasi, proses yang dapat dipertanggungjawabkan, dan kemampuan menjaga jarak dari tekanan ekosistem informasi.

Kasus apa pun yang muncul di ruang publik, termasuk polemik ijazah Wapres, semestinya menjadi pelajaran tentang masa depan demokrasi dan keamanan informasi kita. Yang dipertaruhkan kemampuan bangsa mempertahankan nalar ketika teknologi semakin mahir membentuk persepsi. Sebab di era algoritma dan AI,

“kebenaran tidak otomatis menjadi benar karena diulang, dan ketidakbenaran tidak otomatis menjadi benar karena dipercaya banyak orang”. Justru ketika informasi bergerak lebih cepat daripada kemampuan kita untuk memverifikasinya, mempertahankan kejernihan berpikir menjadi bentuk pertahanan yang paling mendasar. ***

Baca berita lainnya Harian.news di Google News

Penulis : IGA KUMARIMURTI DIWIA (PEMRED HARIAN.NEWS)