Kontroversi War Tiket Haji Berakhir, Menhaj Mengaku Salah
Daripada Ricuh, Menhaj Batal Terapkan War Tiket Haji
HARIAN.NEWS,JAKARTA – Seperti petikan lirik legendaris Rhoma Irama, “kau yang mulai, kau yang mengakhiri”, begitu pula nasib wacana war tiket haji. Kementerian Haji dan Umrah ( Kemenhaj ) akhirnya mengubur dalam-dalam gagasan kontroversial itu setelah memicu gelombang kritik yang membadai dari publik hingga DPR.
Menteri Haji dan Umrah (Menhaj), Mochamad Irfan Yusuf, atau akrab disapa Gus Irfan, secara blak-blakan mengakui bahwa ide war tiket haji adalah buah pikirannya. Dan kini, ia sendiri yang memutuskan untuk mengakhirinya.
“Kalau dianggap terlalu prematur, ya akan kita tutup dulu sampai hari ini. Saya yang pertama melontarkan istilah ini, dan saya bertanggung jawab,” ujar Gus Irfan dalam rapat kerja dengan Komisi VIII DPR di Senayan, Jakarta, Selasa (14/4/2026).
Keputusan ini diambil setelah wacana yang digadang-gadang sebagai solusi pemangkas antrean haji puluhan tahun itu, justru dianggap sebagai bumerang.
Alih-alih memberi harapan, war tiket haji —yang memungkinkan jemaah siap berangkat langsung di tahun yang sama—dinilai menciptakan sistem “siapa cepat dia dapat” yang tidak adil.
DPR Gerilya: Jangan Hilangkan Mimpi Naik Haji!
Sidang dengan Komisi VIII pun berlangsung panas. Anggota DPR dari Fraksi PKS, Hidayat Nur Wahid, mengingatkan bahwa ide tersebut tidak hanya prematur, tetapi juga berpotensi melanggar Undang-Undang Haji dan Umrah yang sudah mengatur pembagian kuota secara rinci.
“Ini bisa mengulang kasus periode sebelumnya. Jangan sampai aturan 92 persen dan 8 persen diabaikan lagi,” tegas HNW.
Kritik lebih tajam dilontarkan anggota Fraksi Gerindra, M Husni. Ia menyebut bahwa war tiket haji sama saja dengan merampas hak bermimpi jutaan calon jemaah yang sudah mengantre puluhan tahun.
“Itu sama saja kita menghilangkan mimpi orang untuk melihat Ka’bah. Belum lagi potensi praktik percaloan yang pasti muncul,” ujar Husni dengan nada geram.
Senada, Selly Andriany Gantina dari Fraksi PDIP menyayangkan mengapa Kemenhaj sibuk dengan wacana aneh di tengah segudang pekerjaan rumah penyelenggaraan haji yang belum beres.
“Jangan membiaskan urusan haji dengan war tiket! Fokus dulu pada haji 2026,” pintanya.
Amphuri: Ijtihad yang Sah, Tapi Membahayakan Keadilan
Di luar gedung parlemen, Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umrah Republik Indonesia (Amphuri) memberikan pandangan lebih diplomatis. Sekjen Amphuri, Zaky Zakaria Anshary, menilai war tiket haji sebagai sebuah ijtihad kebijakan yang sah dalam mencari solusi.
Namun, Zaky dengan tegas mengingatkan bahwa inovasi tanpa keadilan hanya akan melahirkan ketimpangan baru. “Jutaan jamaah telah menunggu puluhan tahun. Perubahan sistem yang drastis seperti ini berpotensi menghilangkan hak moral mereka. Inovasi penting, tetapi keadilan dan kepercayaan publik jauh lebih penting,” pungkasnya.
Ke Mana Arah Kebijakan Haji?
Dengan ditutupnya wacana war tiket haji, Kemenhaj kini diminta untuk kembali ke papan gambar. Gus Irfan pun berjanji akan mengkaji skema lain yang lebih adil dan tidak menimbulkan kegaduhan.
Kini publik menanti: akankah ada solusi cerdas untuk antrean haji yang kian memanjang, atau ‘war tiket’ hanya akan menjadi cerita lain dari kebijakan yang lahir sebelum matang? Sementara itu, seluruh aparat diarahkan untuk fokus menyukseskan puncak ibadah haji tahun 2026. ***
Baca berita lainnya Harian.news di Google News
Penulis : ANDI AWAL TJOHENG