Senada, Selly Andriany Gantina dari Fraksi PDIP menyayangkan mengapa Kemenhaj sibuk dengan wacana aneh di tengah segudang pekerjaan rumah penyelenggaraan haji yang belum beres.
“Jangan membiaskan urusan haji dengan war tiket! Fokus dulu pada haji 2026,” pintanya.
Baca Juga : Dari 48 ke 26 Tahun: Reformasi Antrean Haji Indonesia
Amphuri: Ijtihad yang Sah, Tapi Membahayakan Keadilan
Di luar gedung parlemen, Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umrah Republik Indonesia (Amphuri) memberikan pandangan lebih diplomatis. Sekjen Amphuri, Zaky Zakaria Anshary, menilai war tiket haji sebagai sebuah ijtihad kebijakan yang sah dalam mencari solusi.
Namun, Zaky dengan tegas mengingatkan bahwa inovasi tanpa keadilan hanya akan melahirkan ketimpangan baru. “Jutaan jamaah telah menunggu puluhan tahun. Perubahan sistem yang drastis seperti ini berpotensi menghilangkan hak moral mereka. Inovasi penting, tetapi keadilan dan kepercayaan publik jauh lebih penting,” pungkasnya.
Baca Juga : Berantas Praktik Haji Ilegal, Kemenhaj-Polri Bentuk Satgas Gabungan
Ke Mana Arah Kebijakan Haji?
Dengan ditutupnya wacana war tiket haji, Kemenhaj kini diminta untuk kembali ke papan gambar. Gus Irfan pun berjanji akan mengkaji skema lain yang lebih adil dan tidak menimbulkan kegaduhan.
Kini publik menanti: akankah ada solusi cerdas untuk antrean haji yang kian memanjang, atau ‘war tiket’ hanya akan menjadi cerita lain dari kebijakan yang lahir sebelum matang? Sementara itu, seluruh aparat diarahkan untuk fokus menyukseskan puncak ibadah haji tahun 2026. ***
Baca Juga : Haji ala Konser: Kemenhaj Siapkan Sistem War Tiket,Ini Cara Kerjanya
Baca berita lainnya Harian.news di Google News
