KPK dan Kemenko Polhukam Fokus Cegah Korupsi
Fokus Pemerintahan Prabowo Subianto: Pencegahan Korupsi untuk Perbaikan Indeks Persepsi Korupsi
JAKARTA, HARIAN.NEWS – Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan ( Menko Polhukam ) Budi Gunawan menerima kunjungan empat pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Kamis (16/1/2025).
Pertemuan itu menyoroti langkah strategis untuk meningkatkan Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia, yang hingga kini masih berada di angka 34 menurut laporan Transparency International Indonesia (TII).
Budi Gunawan menegaskan bahwa transparansi dalam pengawasan anggaran dan edukasi antikorupsi menjadi prioritas utama pemerintah.
“Kami sepakat untuk memperkuat aspek pencegahan melalui transparansi pengawasan berbasis risiko kebocoran anggaran. Hal ini sejalan dengan upaya meningkatkan kepercayaan masyarakat dan investor,” ujarnya dalam keterangan resmi, Jumat, 17 Januari 2025.
Budi juga menggarisbawahi pentingnya keseimbangan antara langkah penindakan dan pencegahan dalam pemberantasan korupsi. Namun, pemerintahan Presiden Prabowo Subianto memilih fokus pada pencegahan.
“Mencegah lebih baik daripada mengobati. Pencegahan yang efektif akan mengurangi jumlah kasus korupsi secara signifikan,” jelasnya.
Ketua KPK, Setyo Budiyanto, menyampaikan bahwa pemerintah serius dalam memperbaiki tata kelola pemerintahan. Ia menyinggung pesan Presiden Prabowo yang meminta semua pejabat publik menjaga integritas dan menghindari penyimpangan dalam pengelolaan APBN.
“Ini adalah momentum untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat melalui tata kelola yang transparan dan akuntabel,” tegas Setyo.
Dampak Ketidakpastian Hukum terhadap IPK
Peneliti Transparency International Indonesia, Alvin Nicola, sebelumnya mengungkapkan bahwa rendahnya IPK Indonesia dalam satu dekade terakhir dipengaruhi oleh ketidakpastian hukum.
Hal ini berdampak pada keengganan investor untuk menanamkan modal di Indonesia.
“Pandangan investor dan pengusaha sangat terpengaruh oleh ketidakpastian hukum. Banyak proyek strategis pemerintah mangkrak karena tidak ada kepastian regulasi,” kata Alvin pada Oktober 2024 lalu.
Selain itu, ketidakpastian hukum juga memperlebar kesenjangan ekonomi masyarakat. “Rasio gini semakin melebar, dan jumlah masyarakat miskin berpotensi meningkat akibat proyek yang tidak berjalan optimal,” tambah Alvin.
Pemerintah berharap strategi baru yang melibatkan kolaborasi Kemenko Polhukam, KPK, dan pemangku kepentingan lainnya dapat memperbaiki tata kelola pemerintahan sekaligus meningkatkan IPK Indonesia.
Dengan kepercayaan investor yang pulih, pemerintah optimistis mendorong pertumbuhan ekonomi dan pemerataan kesejahteraan. ***
Baca berita lainnya Harian.news di Google News