Hal ini berdampak pada keengganan investor untuk menanamkan modal di Indonesia.
“Pandangan investor dan pengusaha sangat terpengaruh oleh ketidakpastian hukum. Banyak proyek strategis pemerintah mangkrak karena tidak ada kepastian regulasi,” kata Alvin pada Oktober 2024 lalu.
Baca Juga : 3 Kepala Daerah Diciduk KPK saat Bulan Ramadhan
Selain itu, ketidakpastian hukum juga memperlebar kesenjangan ekonomi masyarakat. “Rasio gini semakin melebar, dan jumlah masyarakat miskin berpotensi meningkat akibat proyek yang tidak berjalan optimal,” tambah Alvin.
Pemerintah berharap strategi baru yang melibatkan kolaborasi Kemenko Polhukam, KPK, dan pemangku kepentingan lainnya dapat memperbaiki tata kelola pemerintahan sekaligus meningkatkan IPK Indonesia.
Dengan kepercayaan investor yang pulih, pemerintah optimistis mendorong pertumbuhan ekonomi dan pemerataan kesejahteraan. ***
Baca Juga : Operasi Senyap KPK di Cilacap: Bupati dan Sekda Diamankan, Ruang Kerja Disegel
Baca berita lainnya Harian.news di Google News
