Kriminalitas WNA Melonjak, Thailand Batasi Bebas Visa Jadi 30 Hari
HARIAN.NEWS,PHUKET — Thailand mengambil langkah tegas merombak kebijakan bebas visa. Langkah ini merupakan respons atas melonjaknya kriminalitas warga negara asing (WNA) dan maraknya bisnis ilegal yang meresahkan warga lokal.
Perdana Menteri Anutin Charnvirakul memerintahkan pembentukan tim khusus untuk meninjau ulang seluruh regulasi visa. Fokus utama: memangkas durasi tinggal bebas visa dari 60 hari menjadi 30 hari.
“Visa-free bukan berarti bebas masuk tanpa syarat. Kita harus temukan keseimbangan terbaik,” tegas Anutin, Senin (11/5/2026).
Langkah keras ini dipicu gelombang protes pelaku usaha lokal. Mereka merasa terdesak oleh turis yang menyalahgunakan visa untuk menjalankan bisnis terlarang.
Puncaknya terjadi pekan ini ketika Anutin blusukan ke Phuket. Ia berjanji tak akan memberi toleransi bagi preman asing yang menyerobot pantai publik dan mengancam warga lokal.
Operasi penertiban mengungkap fakta mengejutkan. Puluhan bar dan restoran ilegal beroperasi di pantai-pantai wisata. Kepolisian Phuket mencatat 33 WNA terlibat pelanggaran, termasuk 13 warga Rusia dan 12 warga China.
Kekhawatiran keamanan nasional semakin memuncak setelah penangkapan seorang WNA China yang menyimpan senjata api di Pattaya. Kasus ini menjadi alarm bahaya bagi pemerintah Thailand.
Juru bicara pemerintah Rachada Dhnadirek mengonfirmasi peninjauan mencakup berbagai kategori visa: investasi, izin tinggal jangka panjang, visa pelajar, hingga digital nomad.
Saat ini, pengunjung dari 93 negara menikmati fasilitas bebas visa 60 hari. Kebijakan ini dinilai terlalu longgar dan dimanfaatkan untuk aktivitas ilegal.
Anutin menegaskan tidak akan menghapus total bebas visa. Thailand masih membutuhkan pendapatan besar dari pariwisata legal.
Tahun 2025, Thailand meraup hampir US$50 miliar (sekitar Rp750 triliun) dari 33 juta wisatawan asing. Sektor ini menjadi tulang punggung ekonomi negara.
Usulan pemangkasan durasi visa dan penerapan biaya masuk mendapat perlawanan dari industri pariwisata domestik. Mereka khawatir Thailand kalah bersaing dengan Vietnam dan Malaysia yang lebih longgar.
Dalam beberapa tahun terakhir, Thailand menjadi destinasi favorit pelarian konflik. Warga Rusia yang menghindari perang Ukraina dan warga Israel-Palestina yang lari dari konflik Timur Tengah memilih Thailand sebagai tempat tinggal sementara.
Namun, di balik keramahan negara Gajah Putih, tersimpan masalah kronis: pengunjung yang menggunakan proksi lokal untuk mengakali peraturan dan menjalankan bisnis terlarang.
Jika disahkan, aturan baru akan berlaku untuk seluruh negara yang saat ini menikmati bebas visa 60 hari. Wisatawan harus menyesuaikan rencana perjalanan.
Bagi pelaku bisnis, pemeriksaan akan diperketat. Penggunaan visa turis untuk bekerja atau berbisnis akan ditindak tegas.
Thailand berada di persimpangan: mempertahankan citra ramah turis atau menegakkan hukum demi keamanan nasional. Pilihan Anutin jelas: keduanya harus berjalan beriringan.
Kebijakan baru diperkirakan akan diumumkan dalam beberapa pekan ke depan setelah tim khusus menyelesaikan kajian menyeluruh.***
Baca berita lainnya Harian.news di Google News
Penulis : ANDI AWAL TJOHENG