Mantan Sekdis Kominfo Maros Ditahan, Diduga Korupsi Anggaran Internet Rp1 Miliar Lebih

HARIAN.NEWS, MAROS – Kejaksaan Negeri (Kejari) Maros resmi menahan Muhammad Taufan, mantan Sekretaris Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian (Diskominfo) Kabupaten Maros, pada Senin (23/6/2025).

Taufan diduga terlibat dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi anggaran pengadaan dan belanja internet untuk Command Center Maros.

Penahanan ini menjadi babak baru dalam upaya penegakan hukum di sektor pengelolaan anggaran daerah, khususnya pada proyek yang bersentuhan langsung dengan layanan digital pemerintah.

Taufan diketahui menjabat sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dalam program tersebut selama tiga tahun anggaran, yakni 2021 hingga 2023.

Kerugian Negara Capai Rp1 Miliar Lebih

Kepala Kejari Maros, Zulkifli Said, dalam konferensi pers mengungkapkan bahwa hasil audit dan pemeriksaan alat bukti menunjukkan kerugian negara mencapai Rp1.049.469.989.

Kerugian tersebut berasal dari pelaksanaan proyek yang tidak sesuai ketentuan, termasuk spesifikasi teknis pengadaan internet yang diduga dimanipulasi dan laporan pertanggungjawaban yang bersifat fiktif.

“Anggaran pengadaan internet ini bersumber dari APBD Kabupaten Maros. Pada tahun 2021 dialokasikan Rp3,6 miliar, tahun 2022 sebesar Rp5,16 miliar, dan tahun 2023 sebesar Rp4,54 miliar,” ungkap Zulkifli.

Taufan kini ditahan selama 20 hari ke depan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Maros guna kepentingan penyidikan lebih lanjut. Penahanan ini juga dilakukan untuk mencegah potensi penghilangan barang bukti serta menghindari intervensi terhadap jalannya proses hukum.

Pengadaan Internet Tak Sesuai Spesifikasi

Berdasarkan hasil penyelidikan sementara, modus dugaan korupsi yang dilakukan meliputi pengadaan layanan internet yang tidak sesuai dengan spesifikasi teknis dalam kontrak, pembayaran fiktif atas layanan yang tidak pernah diberikan, serta pelaporan penggunaan anggaran yang dimanipulasi.

Proyek Command Center, yang sejatinya dirancang untuk mendukung transformasi digital dan pelayanan publik berbasis teknologi di Kabupaten Maros, justru menjadi celah praktik penyelewengan anggaran.

Komitmen Kejari Maros Tegakkan Akuntabilitas

Kejari Maros menegaskan akan mengusut tuntas kasus ini hingga ke akar. Langkah ini menjadi komitmen nyata lembaga penegak hukum dalam menjaga integritas pengelolaan keuangan daerah.

“Proyek digitalisasi pemerintah daerah harus diawasi secara ketat. Kami tidak akan mentoleransi praktik korupsi, terutama yang berdampak langsung pada pelayanan publik,” tegas Zulkifli.

Masyarakat berharap proses hukum ini berjalan transparan dan memberikan efek jera bagi oknum pelaku korupsi, terutama di sektor-sektor vital yang mendukung pelayanan digital dan keterbukaan informasi publik. ***

Baca berita lainnya Harian.news di Google News