MBG Libur Sekolah! 27.820 SPPG Tak Dapat Insentif
HARIAN.NEWS,JAKARTA – Pemerintah resmi menghentikan sementara distribusi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) selama masa libur sekolah. Kebijakan yang tertuang dalam Surat Edaran Nomor 12 Tahun 2026 ini juga mencabut insentif harian bagi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang tidak beroperasi. Langkah tersebut diklaim mampu menghemat anggaran negara hingga Rp3 triliun.
Libur Sekolah 22 Juni-13 Juli 2026, MBG Dihentikan Total
Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) sekaligus Juru Bicara BGN, Agustina Arumsari, menegaskan bahwa program MBG tidak akan didistribusikan selama libur sekolah yang berlangsung pada 22 Juni hingga 13 Juli 2026. Keputusan ini berbeda dengan tahun sebelumnya ketika MBG tetap disalurkan dalam bentuk paket makanan kering selama masa liburan.
“Untuk kali ini kebijakan yang kami ambil adalah kami benar-benar tidak mendistribusikan MBG dengan maksud untuk standarisasi tata kelola operasional, efisiensi sumber daya,” ujar Agustina dalam konferensi pers di Kantor BGN, Kamis (18/6/2026).
Penghentian ini berlaku menyeluruh, tidak hanya bagi peserta didik tetapi juga kelompok nonpeserta didik yang terdiri dari ibu hamil, ibu menyusui, dan balita (kelompok 3B). Bahkan, SPPG dilarang menggunakan seluruh fasilitasnya untuk keperluan apa pun selama periode libur.
27.820 SPPG Kehilangan Insentif Rp6 Juta per Hari
Selama ini, setiap SPPG menerima insentif operasional sebesar Rp6 juta per hari, termasuk bagi unit yang belum beroperasi secara penuh karena jumlah penerima manfaat belum mencapai kapasitas maksimal 3.000 orang. Skema insentif *flat* ini dinilai kurang tepat karena tidak mempertimbangkan jumlah penerima manfaat yang dilayani masing-masing dapur.
“Dengan tidak didistribusikannya MBG, maka seluruh SPPG yang tidak beroperasi tidak akan mendapat insentif,” tegas Agustina.
Berdasarkan data BGN, saat ini terdapat 27.820 SPPG yang telah beroperasi di seluruh Indonesia.
Efisiensi Anggaran Fantastis: Rp3 Triliun Lebih
Dengan asumsi penghentian insentif selama 18 hari masa libur, BGN memperkirakan efisiensi anggaran mencapai angka yang fantastis. Perhitungannya: 27.820 SPPG × Rp6 juta × 18 hari.
“Jumlah SPPG yang telah beroperasi 27.820 dikalikan dengan insentif per hari selama 18 hari, maka kita sudah bisa melakukan efisiensi insentif SPPG sebesar Rp3.004.560.000.000,” ujar Agustina.
Beberapa sumber lain menyebut angka efisiensi mencapai Rp3,4 triliun hingga Rp3,45 triliun. Ini menjadi salah satu langkah penghematan terbesar dalam pengelolaan program prioritas Presiden Prabowo Subianto tersebut.
Bukan sekadar menjeda pembagian makanan, BGN memanfaatkan momentum libur sekolah untuk melakukan penataan dan standarisasi tata kelola program MBG secara menyeluruh. Beberapa langkah yang akan dilakukan antara lain:
1. Refocusing penerima manfaat – BGN telah mengidentifikasi 76 sekolah di Pulau Jawa dengan total 39.352 siswa yang dinilai mampu memenuhi kebutuhan gizinya secara mandiri. Anggaran akan dialihkan ke daerah 3T (tertinggal, terdepan, terluar) dan kelompok yang lebih membutuhkan.
2. Peninjauan skema insentif – Ke depan, insentif SPPG tidak lagi diberikan secara seragam Rp6 juta, tetapi akan disesuaikan dengan jumlah penerima manfaat yang dilayani masing-masing dapur.
3. Penggabungan SPPG – BGN membuka kemungkinan menggabungkan sejumlah SPPG di wilayah dengan jumlah penerima manfaat yang belum memadai.
Agustina menegaskan bahwa langkah ini krusial demi perbaikan mutu pelayanan saat para siswa kembali masuk sekolah nanti. “Kami ingin melakukan tata kelola kembali dan penataan kembali, sehingga mengambil momentum liburan sekolah ini untuk perbaikan pengelolaan program MBG,” pungkasnya. ***
Baca berita lainnya Harian.news di Google News
Penulis : ANDI AWAL TJOHENG