Menaker: Pekerja Informal dan PRT Wajib Masuk Jaminan Sosial
HARIAN.NEWS,JAKARTA – Era di mana perlindungan sosial hanya dinikmati oleh karyawan kantoran atau pekerja formal perlahan mulai berakhir. Pemerintah, melalui Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), secara agresif mendorong perluasan payung jaminan sosial agar menjangkau jutaan pekerja di sektor informal.
Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli, menegaskan bahwa akses terhadap penghidupan yang layak dan perlindungan kerja adalah hak asasi setiap warga negara, tanpa terkecuali. Langkah ini menjadi respons atas besarnya populasi pekerja rentan yang selama ini luput dari radar keamanan sosial nasional.
“Semangat utama kita adalah setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Ini menjadi dasar dalam setiap kebijakan,” tegas Yassierli saat menghadiri *Seminar Strengthening Indonesia’s Social Security: The Politics of Protection and The Role of Social Dialogue in Building the Welfare State* di Jakarta, Kamis (23/4/2026).
Sasaran Utama: Ekonomi Digital dan PRT
Fokus perluasan ini menyasar kelompok yang paling rentan namun memiliki jumlah signifikan, yakni pekerja rumah tangga (PRT), pengemudi ojek daring (ojol), kurir paket, serta nelayan dan pekerja perkebunan.
Menaker
Yassierli mengakui bahwa tantangan terbesar saat ini adalah mengubah paradigma dan memperkuat regulasi. Selama ini, skema jaminan sosial lebih mudah diakses oleh pekerja dengan kontrak formal. Untuk itu, Kemnaker tengah mendorong penguatan aturan bagi pelaku ekonomi digital agar turut bertanggung jawab memberikan perlindungan sosial bagi mitranya.
Tak tertinggal, isu Pekerja Rumah Tangga (PRT) juga mendapat perhatian serius. Melalui penguatan regulasi, pemerintah berupaya agar PRT resmi diakui statusnya sebagai pekerja. Dengan demikian, mereka berhak mendapatkan manfaat perlindungan sama seperti sektor lainnya.
“BPJS Ketenagakerjaan bukan sekadar lembaga asuransi. Fokus utamanya adalah memperluas kepesertaan dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi pekerja,” ujar Yassierli.
Integrasi Data Kunci Keberhasilan
Agar kebijakan ini tepat sasaran, Yassierli mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk memperkuat integrasi data. Basis data yang tunggal dan akurat dinilai krusial untuk memetakan risiko, mulai dari kecelakaan kerja hingga penyakit akibat kerja, sekaligus menjaga keberlanjutan dana jaminan sosial di masa depan.
Senada dengan Menaker, Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan, Syaiful Hidayat, menyatakan bahwa seluruh pekerja adalah prioritas. Ia menekankan bahwa budaya perlindungan harus dibangun bersama, bukan sekadar dianggap beban administratif.
“Mari kita bangun bersama agar perlindungan pekerja tidak lagi dipandang sebagai kewajiban semata,” tutup Syaiful.
Langkah strategis ini diharapkan dapat menciptakan ekosistem ketenagakerjaan yang lebih adil dan berkeadilan di Indonesia, memastikan tidak ada lagi pekerja yang terlantar saat menghadapi risiko di tempat kerja. ***
Baca berita lainnya Harian.news di Google News
Penulis : ANDI AWAL TJOHENG