Menteri Pigai: Konflik Papua Butuh Keputusan Politik Tingkat Nasional

HARIAN.NEWS, JAKARTA – Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai menegaskan bahwa penyelesaian konflik Papua memerlukan keputusan politik tingkat nasional dan pendekatan menyeluruh yang melibatkan seluruh komponen bangsa. Pernyataan ini disampaikan Pigai menanggapi eskalasi kekerasan yang terus meningkat di Tanah Papua.

Data Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mencatat setidaknya 97 peristiwa kekerasan dan konflik bersenjata terjadi di Papua sepanjang 2025. Tren mengkhawatirkan ini berlanjut dengan 26 kasus tercatat hingga April 2026.

Pigai menyoroti peningkatan tajam eskalasi kekerasan dalam waktu singkat. Dalam hampir sebulan terakhir, tidak kurang dari 20 orang meninggal dunia dalam lima peristiwa berbeda di Dogiyai, Yahukimo, Puncak Papua, Timika, dan Tembagapura.

“Berdasarkan catatan domestik maupun internasional menunjukkan adanya peningkatan eskalasi yang serius,” ujar Pigai dalam siaran pers Kementerian HAM, Selasa (12/5/2026).

Menteri HAM menilai situasi ini harus menjadi perhatian serius semua pihak. Eskalasi kekerasan di Papua berpotensi memperburuk persepsi global terhadap kondisi HAM di Indonesia jika tidak segera ditangani secara komprehensif.

Pigai menyadari bahwa setiap peristiwa kekerasan di Papua saat ini dengan cepat diketahui publik. Perkembangan teknologi informasi telah membuat arus informasi semakin terbuka dan sulit dibatasi.

“Dokumentasi luas atas berbagai peristiwa kekerasan di Papua menjadi perhatian publik, baik tingkat nasional maupun internasional. Setiap tindakan kekerasan harus dicegah dan tidak boleh terjadi,” tegas Pigai.

Menurut Pigai, pendekatan penanganan kasus per kasus yang selama ini dilakukan pemerintah dan lembaga seperti Komnas HAM terbukti belum cukup untuk menghentikan akar persoalan yang memicu konflik berkepanjangan.

“Penyelesaian konflik Papua membutuhkan keputusan bersama yang melibatkan unsur eksekutif, legislatif, yudikatif, partai politik, hingga tokoh-tokoh nasional,” kata Pigai.

Konflik Papua, lanjutnya, merupakan persoalan strategis nasional yang tidak bisa diselesaikan hanya oleh satu kementerian, lembaga, atau institusi tertentu. Diperlukan upaya besar, keputusan politik tingkat tinggi, serta keterlibatan berbagai komponen bangsa.

Pigai menekankan pentingnya pendekatan yang lebih komprehensif, termasuk dialog yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan. Kementerian HAM akan terus mendorong lahirnya pendekatan penyelesaian yang lebih terintegrasi, berkeadilan, dan berbasis penghormatan terhadap hak asasi manusia.

“Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk memastikan perlindungan warga negara di seluruh wilayah Indonesia, termasuk di Papua, sekaligus mencari solusi damai yang mampu menjawab persoalan konflik secara mendasar,” pungkas Pigai.

Langkah konkret yang diharapkan termasuk pembentukan mekanisme dialog inklusif, penguatan perlindungan sipil, dan penanganan akar konflik yang selama ini memicu kekerasan berulang di Papua. ***

Baca berita lainnya Harian.news di Google News

Penulis : ANDI AWAL TJOHENG