Konflik Papua, lanjutnya, merupakan persoalan strategis nasional yang tidak bisa diselesaikan hanya oleh satu kementerian, lembaga, atau institusi tertentu. Diperlukan upaya besar, keputusan politik tingkat tinggi, serta keterlibatan berbagai komponen bangsa.
Pigai menekankan pentingnya pendekatan yang lebih komprehensif, termasuk dialog yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan. Kementerian HAM akan terus mendorong lahirnya pendekatan penyelesaian yang lebih terintegrasi, berkeadilan, dan berbasis penghormatan terhadap hak asasi manusia.
“Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk memastikan perlindungan warga negara di seluruh wilayah Indonesia, termasuk di Papua, sekaligus mencari solusi damai yang mampu menjawab persoalan konflik secara mendasar,” pungkas Pigai.
Langkah konkret yang diharapkan termasuk pembentukan mekanisme dialog inklusif, penguatan perlindungan sipil, dan penanganan akar konflik yang selama ini memicu kekerasan berulang di Papua. ***
Baca berita lainnya Harian.news di Google News
