Parkir Liar Ramadan Fair Gowa, Ke Mana Aliran Dana Jutaan Rupiah Setiap Malam?
HARIAN.NEWS, GOWA – Selama bulan suci Ramadan, ruas jalan di sekitar Kantor Bupati Gowa, khususnya di Jalan Tumanurung dan Jalan Masjid Raya Sungguminasa, dipadati ribuan kendaraan setiap malam.
Antusiasme masyarakat untuk mengunjungi Ramadan Fair dan pasar malam tahunan menjadikan kawasan ini sebagai pusat keramaian.
Namun, di balik hiruk-pikuk tersebut, muncul persoalan terkait pengelolaan parkir yang hingga kini menuai tanda tanya.
Hasil penelusuran harian.news menemukan bahwa lahan parkir yang tersebar di area ini tidak berada di bawah pengelolaan resmi penyelenggara Ramadan Fair.
“Soal parkir bukan domain kami, itu di bawah kendali Dinas Perhubungan Gowa,” ungkap Rosmini Hamid, perwakilan penyelenggara, dalam konferensi pers yang digelar di Somba Opu beberapa waktu lalu.
Kebocoran PAD dan Dugaan Keuntungan di Balik Parkir Liar
Forum Pemerhati Pembangunan Daerah (FP2D) Sulawesi Selatan menyoroti potensi kebocoran Pendapatan Asli Daerah (PAD) akibat pengelolaan parkir yang tidak transparan.
Menurut Sekretaris FP2D Sulsel, Erwin, setiap malam uang yang dihasilkan dari parkir mencapai puluhan juta rupiah, namun tak jelas ke mana aliran dana tersebut.
“Ada dugaan kuat keuntungan dari parkir ini masuk ke kantong oknum pejabat yang memiliki kewenangan dalam penerbitan izin kegiatan Ramadan. Dishub bertanggung jawab atas parkir, sementara izin penyelenggaraan acara melibatkan Dispora dan Kesbangpol,” ujar Erwin.
FP2D juga mempertanyakan sikap DPRD Gowa yang dinilai tidak bersikap tegas terhadap permasalahan ini.
“Kami tahu DPRD Gowa pernah mengeluarkan rekomendasi untuk melarang aktivitas di Taman Syekh Yusuf dan Taman Sultan Hasanuddin. Namun, rekomendasi itu menguap begitu saja. Bahkan area depan kantor DPRD pun turut dikomersialisasi,” tambahnya.
Dishub Bungkam, DPRD Janji Menindaklanjuti
Saat dimintai klarifikasi terkait dugaan keuntungan dari parkir liar, Kepala Dinas Perhubungan Gowa, Firdaus, belum memberikan tanggapan.
Upaya konfirmasi melalui telepon dan pesan WhatsApp yang dikirim selama dua hari terakhir juga tak mendapat respons.
Sementara itu, Sekretaris DPRD Gowa, Andi Idhil Hafid, menyatakan pihaknya akan menindaklanjuti permasalahan ini. “Kami akan cek dulu,” ujarnya singkat melalui sambungan telepon.
Penelusuran langsung yang dilakukan harian.news di lokasi menunjukkan bahwa pembayaran parkir di area tersebut dilakukan tanpa adanya karcis resmi.
Hal ini memperkuat dugaan bahwa pungutan parkir tidak disetorkan ke kas daerah, melainkan mengalir ke pihak-pihak tertentu secara ilegal.
Maraknya parkir liar di kawasan pusat pemerintahan ini menjadi ironi, mengingat potensi PAD yang besar justru menguap tanpa kejelasan.
Masyarakat pun berharap ada langkah konkret dari pemerintah dan DPRD untuk mengatasi masalah ini, sehingga tata kelola parkir lebih transparan dan tidak menjadi lahan keuntungan segelintir pihak. ***
Baca berita lainnya Harian.news di Google News
Penulis : YUSRIZAL KAMARUDDIN