Pers Bermartabat Ketika Memilih Tidak Mengadili

HARIAN.NEWS, MAKASSAR – Menjadi jurnalis di tengah derasnya informasi publik hari ini seperti berjalan di tepi jurang. Satu langkah tergelincir ke wilayah pribadi seseorang, maka yang runtuh bukan hanya nama orang itu, tapi juga kredibilitas sebagai pekerja media.

Belakangan, nama Bupati Gowa muncul dalam berbagai perbincangan khalayak. Tidak akan mengurai apa persoalannya, karena justru di situlah letak ujiannya, apakah kita mampu menahan diri untuk tidak menjadikan ranah pribadi pejabat apalagi ia seorang perempuan sebagai konsumsi publik?

Alasannya bisa macam-macam. Politik, kepentingan, atau sekadar “orang banyak berhak tahu”. Tapi hak masyarakat untuk tahu tidak sama dengan hak media untuk membongkar. Ada garis yang memisahkan kepentingan, dengan rasa ingin tahu manusia.

Kepentingan rakyat adalah soal kebijakan, penggunaan anggaran, dan kinerja dalam menjalankan mandat. Rasa ingin tahu sering kali hanya soal gosip, moral, dan kehidupan pribadi.

Ketika media mulai mengadili persoalan pribadi pejabat, kita sedang melakukan tiga hal sekaligus.

Pertama, kita mengaburkan fokus. Persoalan pribadi mengalihkan perhatian dari substansi kebijakan yang seharusnya dikawal. Masyarakat jadi lupa menagih janji kampanye, transparansi APBD, dan pelayanan dasar.

Kedua, kita menciptakan standar ganda. Pejabat laki-laki dengan persoalan serupa sering kali luput dari sorotan yang sama tajamnya. Ini bukan soal membela atau menyalahkan, tapi soal konsistensi etika jurnalistik.

Ketiga, kita merusak martabat profesi. Pers yang bermartabat bukan pers yang paling cepat viral, tapi yang paling bisa dipercaya. Kepercayaan itu dibangun ketika pembaca tahu bahwa media tidak akan menerobos pintu kamar pribadi hanya demi klik.

Menjadi kritis bukan berarti menjadi kejam. Mengawasi kekuasaan bukan berarti merobek kehormatan pribadi. Kritik yang sehat menyasar kebijakan, keputusan, dan dampaknya pada masyarakat. Di sanalah fungsi kontrol sosial pers bekerja.

Bupati Gowa, seperti pejabat lain, adalah pemegang jabatan. Jabatannya bisa dan harus dikritik. Tapi kemanusiaannya tetap punya batas yang tidak boleh dilampaui. Menjaga batas itu bukan bentuk pembelaan, melainkan bentuk profesionalisme.

Kalau kita ingin demokrasi yang sehat, kita butuh pers yang berani mengkritik tanpa perlu mengadili. Berani bertanya tanpa perlu memvonis. Berani menulis tanpa perlu merendahkan.

Ukuran kualitas sebuah media bukan dari seberapa pedas ia menyerang, tapi dari seberapa ia mampu menjaga akal sehat publik tetap hidup. ***

Baca berita lainnya Harian.news di Google News

Penulis : IGA KUMARIMURTI DIWIA (PEMRED HARIAN.NEWS)