Menjadi kritis bukan berarti menjadi kejam. Mengawasi kekuasaan bukan berarti merobek kehormatan pribadi. Kritik yang sehat menyasar kebijakan, keputusan, dan dampaknya pada masyarakat. Di sanalah fungsi kontrol sosial pers bekerja.
Bupati Gowa, seperti pejabat lain, adalah pemegang jabatan. Jabatannya bisa dan harus dikritik. Tapi kemanusiaannya tetap punya batas yang tidak boleh dilampaui. Menjaga batas itu bukan bentuk pembelaan, melainkan bentuk profesionalisme.
Baca Juga : Bupati Gowa Tantang DPRD: Punya Bukti Asusila? Bawa ke Sini!
Kalau kita ingin demokrasi yang sehat, kita butuh pers yang berani mengkritik tanpa perlu mengadili. Berani bertanya tanpa perlu memvonis. Berani menulis tanpa perlu merendahkan.
Ukuran kualitas sebuah media bukan dari seberapa pedas ia menyerang, tapi dari seberapa ia mampu menjaga akal sehat publik tetap hidup. ***
Baca berita lainnya Harian.news di Google News
