HARIAN.NEWS, MAKASSAR – Menjadi jurnalis di tengah derasnya informasi publik hari ini seperti berjalan di tepi jurang. Satu langkah tergelincir ke wilayah pribadi seseorang, maka yang runtuh bukan hanya nama orang itu, tapi juga kredibilitas sebagai pekerja media.
Belakangan, nama Bupati Gowa muncul dalam berbagai perbincangan khalayak. Tidak akan mengurai apa persoalannya, karena justru di situlah letak ujiannya, apakah kita mampu menahan diri untuk tidak menjadikan ranah pribadi pejabat apalagi ia seorang perempuan sebagai konsumsi publik?
Baca Juga : Pajak Dibayar, Rakyat Menunggu Jawaban
Alasannya bisa macam-macam. Politik, kepentingan, atau sekadar “orang banyak berhak tahu”. Tapi hak masyarakat untuk tahu tidak sama dengan hak media untuk membongkar. Ada garis yang memisahkan kepentingan, dengan rasa ingin tahu manusia.
Kepentingan rakyat adalah soal kebijakan, penggunaan anggaran, dan kinerja dalam menjalankan mandat. Rasa ingin tahu sering kali hanya soal gosip, moral, dan kehidupan pribadi.
Ketika media mulai mengadili persoalan pribadi pejabat, kita sedang melakukan tiga hal sekaligus.
Baca Juga : Bupati Gowa Jadi Tersangka, Gubernur Sulsel: Wakil Jalankan Pemerintahan hingga Ada Penetapan Plt
Pertama, kita mengaburkan fokus. Persoalan pribadi mengalihkan perhatian dari substansi kebijakan yang seharusnya dikawal. Masyarakat jadi lupa menagih janji kampanye, transparansi APBD, dan pelayanan dasar.
Kedua, kita menciptakan standar ganda. Pejabat laki-laki dengan persoalan serupa sering kali luput dari sorotan yang sama tajamnya. Ini bukan soal membela atau menyalahkan, tapi soal konsistensi etika jurnalistik.
Ketiga, kita merusak martabat profesi. Pers yang bermartabat bukan pers yang paling cepat viral, tapi yang paling bisa dipercaya. Kepercayaan itu dibangun ketika pembaca tahu bahwa media tidak akan menerobos pintu kamar pribadi hanya demi klik.
Baca Juga : Pers, Penegak Hukum dan Kepercayaan Publik
Baca berita lainnya Harian.news di Google News
