Polemik Haji 2026 : Kebijakan Ada Tapi Ketenangan Jemaah Masih Dipertanyakan

HARIAN.NEWS, MAKASSAR – Di atas kertas, penyelenggaraan Haji 2026 tampak rapi dengan berbagai kebijakan yang diklaim sebagai solusi.

Namun realitas di lapangan kerap berbicara lain. Ketika regulasi tidak sepenuhnya menjawab kebutuhan jamaah, yang tersisa bukanlah ketenangan, melainkan kegelisahan yang terus berulang dari tahun ke tahun.

Masalahnya bukan semata pada ada atau tidaknya kebijakan, melainkan pada sejauh mana kebijakan itu benar-benar berpihak pada jamaah.

Mulai dari persoalan antrean yang kian panjang, ketidakjelasan informasi, hingga kualitas pelayanan yang belum merata, semuanya menjadi beban yang menggerus kekhusyukan ibadah.

Jamaah tidak membutuhkan regulasi di atas kertas, tetapi kepastian, kejelasan, dan rasa aman.

Jika kondisi ini terus berulang, wajar bila publik mulai mempertanyakan, di mana letak perbaikan yang selama ini dijanjikan?

Tanpa evaluasi yang jujur dan keberanian untuk membenahi akar masalah, polemik haji hanya akan menjadi rutinitas tahunan, dibicarakan, disorot, lalu dilupakan, sementara jamaah tetap menjadi pihak yang menanggung ketidakpastian.

Fenomena “rebutan kursi” bukan lagi cerita gosip pinggiran. Ia kini menjadi percakapan utama. Banyak orang yang telah menunggu bertahun-tahun, bahkan puluhan tahun, menjalani proses dengan sabar dan penuh harap. Mereka percaya bahwa pada waktunya, kesempatan itu akan datang secara adil.

Realitas yang muncul justru memantik tanya. Ketika tiket dikabarkan habis dalam hitungan detik, ketika ada yang terasa melaju lebih cepat dari yang lain, publik mulai melihat bukan hanya pada hasil tapi pada proses di baliknya.

Di titik ini, persoalannya bukan lagi soal siapa yang berangkat lebih dulu, melainkan bagaimana cara keberangkatan itu ditentukan.

Sebagian mungkin akan mengatakan bahwa ini adalah konsekuensi dari tingginya minat dan terbatasnya kuota. Itu benar. Tapi penjelasan teknis tidak selalu mampu meredam rasa janggal yang dirasakan di lapangan.

Karena yang dipersoalkan bukan mengenai sistem itu ada, melainkan apakah sistem itu bisa dipahami, diakses, dan dipercaya oleh semua pihak.

Tidak transparan yang menjadi masalah utamanya.

Ketika mekanisme tidak sepenuhnya dipahami publik, peluang itu dengan cepat diisi oleh spekulasi. Dan ketika spekulasi tumbuh, kepercayaan perlahan terkikis. Padahal, dalam konteks ibadah, kepercayaan adalah fondasi yang seharusnya dijaga sekuat mungkin.

Polemik memperlihatkan benturan antara nilai sakral dan realitas administratif. Haji bukan melulu perjalanan fisik, melainkan perjalanan batin yang sarat makna.

Namun ketika proses menuju ke sana diwarnai dengan kebingungan dan kecurigaan, makna itu berisiko tereduksi.

Di titik inilah pentingnya integritas. Pengelolaan ibadah sebesar ini seharusnya dijalankan dengan ketulusan, menjunjung nilai kejujuran, dan menjauhkan diri dari segala bentuk penyimpangan. Mengingat hal itu bukan persoalan aturan semata.

Karena ketika ada ruang untuk kepentingan pribadi, apalagi yang mengarah pada praktik yang tidak sesuai dengan nilai kebaikan, maka yang rusak bukan hanya sistem, tetapi juga kepercayaan umat.

Publik tidak menuntut sesuatu yang berlebihan. Harapannya sederhana, kejelasan. Siapa pun yang berangkat, dengan jalur apa pun, selama prosesnya transparan dan adil, maka polemik tidak akan sebesar ini.

Masalahnya, hari ini, tidak semua orang merasa mendapatkan kejelasan itu.
Kisruh haji 2026 bukan hanya persoalan teknis, melainkan ujian atas kemampuan negara dalam membangun sistem yang dipercaya.

Sebab tanpa itu, pertanyaan yang sama akan terus muncul, apakah negara benar-benar mampu menjawab tantangan operasional dan manajemen haji? ***

Baca berita lainnya Harian.news di Google News

Penulis : IGA KUMARIMURTI DIWIA (PEMRED HARIAN.NEWS)