Di titik ini, persoalannya bukan lagi soal siapa yang berangkat lebih dulu, melainkan bagaimana cara keberangkatan itu ditentukan.
Sebagian mungkin akan mengatakan bahwa ini adalah konsekuensi dari tingginya minat dan terbatasnya kuota. Itu benar. Tapi penjelasan teknis tidak selalu mampu meredam rasa janggal yang dirasakan di lapangan.
Baca Juga : Narasi yang Timpang sebagai Provokasi Halus
Karena yang dipersoalkan bukan mengenai sistem itu ada, melainkan apakah sistem itu bisa dipahami, diakses, dan dipercaya oleh semua pihak.
Tidak transparan yang menjadi masalah utamanya.
Ketika mekanisme tidak sepenuhnya dipahami publik, peluang itu dengan cepat diisi oleh spekulasi. Dan ketika spekulasi tumbuh, kepercayaan perlahan terkikis. Padahal, dalam konteks ibadah, kepercayaan adalah fondasi yang seharusnya dijaga sekuat mungkin.
Baca Juga : Lipstik Effect: Ketika Rakyat Disuruh Tenang Soal Dolar, Dapur Rumah Pilih Bertahan Cara Sendiri
Polemik memperlihatkan benturan antara nilai sakral dan realitas administratif. Haji bukan melulu perjalanan fisik, melainkan perjalanan batin yang sarat makna.
Namun ketika proses menuju ke sana diwarnai dengan kebingungan dan kecurigaan, makna itu berisiko tereduksi.
Di titik inilah pentingnya integritas. Pengelolaan ibadah sebesar ini seharusnya dijalankan dengan ketulusan, menjunjung nilai kejujuran, dan menjauhkan diri dari segala bentuk penyimpangan. Mengingat hal itu bukan persoalan aturan semata.
Baca Juga : Demokrasi atau Ego?
Karena ketika ada ruang untuk kepentingan pribadi, apalagi yang mengarah pada praktik yang tidak sesuai dengan nilai kebaikan, maka yang rusak bukan hanya sistem, tetapi juga kepercayaan umat.
Baca berita lainnya Harian.news di Google News
